Selanjutnya, pada 5 Agustus 2026, sebanyak 60 orang terdampak dalam kejadian di SPPG Kota Dumai Timur, Teluk Binjai, Riau. Dalam pemeriksaan ditemukan kontaminasi bakteri dan jamur yang diduga berkaitan dengan penerapan SOP keamanan serta higienitas penjamah makanan yang belum optimal.
Kemudian pada 13 Agustus 2026, kejadian kembali terjadi di SPPG Karo, Berastagi, Sempajaya, Sumatera Utara. Sebanyak 279 orang terdampak setelah menu ikan sambal botan dinyatakan tidak layak dikonsumsi.
Pada hari yang sama, kejadian terjadi di SPPG Kota Dumai Timur, Buluh Kasap, Riau. Sebanyak 40 orang terdampak dan dua orang harus menjalani perawatan. Pemeriksaan menemukan cemaran bakteri dan jamur pada makanan yang diduga berkaitan dengan higienitas dan penggunaan alat pelindung diri (APD) penjamah yang belum optimal, serta durasi penyimpanan bahan baku pada suhu ruang yang berlebihan.
Kasus lainnya terjadi di SPPG Kampar, Tapung Hulu, Bukit Kemuning, Riau, dengan 70 orang terdampak. Kejadian tersebut mengindikasikan bahwa menu sup ayam didistribusikan dan dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.
DPR Soroti Aturan 4 Jam
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles menyoroti kebijakan BGN yang mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Menurutnya, aturan tersebut sulit diterapkan secara realistis apabila sistem dapur MBG masih menggunakan pola terpusat.
"Kalau saya dengarkan penjelasan Bapak tadi, ini memang sudah ada pola yang ingin dibangun untuk memastikan bahwa makanan tidak lebih dari empat jam sejak dimasak harus dikonsumsi. Tapi kalau skemanya seperti ini, menurut saya sepertinya tidak realistis," ujar Charles.
Dia mencontohkan adanya makanan yang selesai dimasak dan kemudian diberi label harus dikonsumsi sebelum pukul 10.00 WIB. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pola makan penerima manfaat yang umumnya mengonsumsi MBG saat jam makan siang.
"Kalau kita lihat beberapa contoh hasil makanan selesai dimasak itu kan di labelnya mohon dimakan sebelum jam 10.00 pagi. Siapa yang mau makan jam 10.00 pagi, Pak? Ini kan biasanya dimakan untuk makan siang," katanya.
Charles menilai apabila BGN tetap mempertahankan sistem dapur tersentralisasi, aspek temperatur makanan selama proses distribusi hingga dikonsumsi harus menjadi perhatian utama.
"Kalau memang tetap mau menggunakan sistem dapur yang tersentralisasi, mohon dipastikan bahwa makanan sejak selesai dimasak sampai makanan masuk ke mulut penerima manfaat, itu tetap dalam kondisi temperatur yang aman," ujarnya.
Menurut dia, kendaraan pengangkut makanan perlu dilengkapi fasilitas untuk menjaga suhu makanan. Sementara itu, di sekolah penerima manfaat juga perlu tersedia fasilitas penyimpanan dengan temperatur aman.
"Misalnya kendaraan yang mengirimkan makanan itu ada pemanasnya. Sampai di sekolah, tempat sekolahnya itu pun sudah harus ada, entah makanannya disimpan dalam kondisi di bawah 5 derajat atau dia di atas 60 derajat," jelasnya.
Charles menilai secara praktis akan sulit memastikan seluruh makanan dikonsumsi dalam waktu kurang dari empat jam sejak selesai dimasak.
"Secara praktis, realitanya akan sangat sulit memastikan bahwa makanan sejak selesai dimasak pasti dimakan atau dikonsumsi sebelum empat jam," katanya.
Tanggapan BGN
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengatakan waktu memasak dan distribusi makanan dapat disesuaikan dengan waktu makan penerima manfaat.
Dia mencontohkan pelaksanaan MBG di Sidoarjo yang menurutnya memiliki kinerja baik. Sudaryono mengatakan dapur dapat menyesuaikan waktu memasak apabila penerima manfaat baru mengonsumsi makanan pada pukul 11.00 atau 12.00 WIB.
"Sebetulnya bukan kok harus jam 10.00, Pak Charles. Jadi dapur menyesuaikan keinginan. Kalau misalnya inginnya jam 11.00, inginnya jam 12.00, maka jam tetap disesuaikan. Masakannya bisa dua kali," ujar Sudaryono.
Menurutnya, waktu konsumsi MBG juga disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat, khususnya siswa sekolah. Dia menjelaskan sebagian sekolah memiliki waktu istirahat sekitar pukul 10.00 WIB yang kemudian digunakan untuk makan.
"Kalau statistik mengatakan bahwa dari jumlah yang ratusan ribu itu sebagian besar adalah sekolah. Sekolah-sekolah yang jam 10.00, itu jam istirahat. Jadi jam istirahatnya itu setengah jam, dipakai untuk makan sekitar 15-20 menit, sisanya mereka istirahat," katanya.
Sudaryono mengatakan BGN telah mengunjungi sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung pelaksanaan MBG. Menurut dia, jumlah dapur dan sekolah yang berjalan baik jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus yang mengalami persoalan.
"Dari 27.000 dapur, dari sekian ratus ribu sekolah yang dilayani setiap hari, artinya yang prima itu jauh lebih banyak daripada kemudian yang nggak prima," ujarnya.
Meski demikian, dia mengakui kejadian yang terjadi tetap menjadi bahan evaluasi BGN. Sudaryono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah ahli dan pakar di Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP).
"Itu memang SOP. Entry terbaik itu SOP," katanya.
Dia menambahkan BGN juga telah memasukkan penguatan koordinasi sebagai bagian dari rencana perbaikan pelaksanaan MBG.
"Prinsipnya begini, kami memahami ini harus kami jalankan," ujar Sudaryono.
(dec)
