Dua ambisi dan satu capaian itu tentu hanya bisa diperoleh dan dirawat dengan satu syarat yang sama, yakni koneksi internet yang cepat, stabil, terjangkau dan merata. Sayang, Indonesia belum memilikinya.
Merujuk data Speedtest Global Index Juli 2026, median kecepatan unduh internet mobile global telah mencapai 200,12 Mbps. Sedangkan Indonesia masih berada di 80,33 Mbps.
Bahkan, kesenjangan Indonesia dengan negara ASEAN lebih mencolok. Kecepatan internet di Vietnam sudah mencapai 326,68 Mbps, Singapura 238,94 Mbps, Malaysia sekitar 206 Mbps, Thailand sekitar 172 Mbps, Filipina 99,97 Mbps.
Kecepatan internet Indonesia berada di bawah Filipina. Jauh untuk mengejar koneksi mobile Vietnam yang sudah 4,1 kali lebih cepat daripada Indonesia.
Kesenjangan itu tak cuma berhenti pada koneksi internetnya saja, tetapi juga beresonansi pada perangkat digital yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi di dalamnya. Hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang menggunakan laptop atau komputer desktop dalam mengakses internet, dibandingkan 26% di Thailand dan 80% di Malaysia.
Masalah kualitas koneksi interneti seharusnya tak boleh dibaca sebagai sekadar perbedaan kenyamanan pengguna saat menonton video streaming, mengakses mobile/internet banking atau website, dan sekadar mengunduh dokumen. Sebab, internet di era ekonomi digital telah berubah jadi bagian dari proses produksi, dan menjadi salah satu input dalam setiap prosesnya.
Bank Dunia menyebut bahwa konektivitas digital yang cepat, andal, dan terjangkau dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, kualitas pekerjaan, otomatisasi, manufaktur maju. Sehingga, dalam skala ekonomi, akumulasi waktu yang hilang lantaran koneksi internet yang tersendat menjadi biaya produktivitas.
Estimasi yang dikutip Bank Dunia menunjukkan setiap peningkatan 10 poin persentase penetrasi fixed broadband dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar 0,85-1,43%. Begitu juga dengan internet mobile yang lebih lebih cepat dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terlebih di dalam kultur baru masyarakat 'digital nomad', alias pekerja lepas yang bekerja dari mana saja (WFA).
Artinya, ketika internet Indonesia ketinggalan dibanding negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang tertinggal bukan cuma kecepatan membuka website atau laman internet saja.
Lebih dari itu, waktu kerja jadi lebih panjang dan bahkan terbuang dan produktivitas tenaga kerja kehilangan ruang untuk tumbuh. Sehingga, penting untuk memperlakukan internet cepat sebagai infrastruktur ekonomi di era digital seperti sekarang, bukan semata infrastruktur telekomunikasi.
Ekonomi Digital Terbesar, Tapi Koneksi Internetnya Lambat
Berdasarkan nilai gross merchandise value (GMV), Indonesia tercatat sebagai ekonomi terbesar di ASEAN. Tapi, potensi ini sebenarnya belum sepenuhnya terealisasi karena kualitas dan penggunaan konektivitas masih tidak merata.
Tentu, capaian sebagai ekonomi terbesar itu perlu mendapat apresiasi juga. Capaian itu ditopang oleh besarnya jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan internet, yang kemudian beresonansi pada tingginya angka transaksi dalam ekonomi digital.
Untuk diketahui, penggunaan internet meningkat dari sekitar 54% popoulasi pada 2020 menjadi 72,8% pada 2024. Akan tetapi, angka itu masih di bawah rata-rata ASEAN sekitar 75% dan negara berpendapatan menengah atas yang sekitar 81%.
Bank Dunia menggambarkan kondisi Indonesia ini sebagai konektivitas yang “broad but shallow”, alias sudah luas, tetapi belum cukup dalam dari sisi kualitas dan kemampuan pemanfaatannya. Lebih mengkhawatirkannya lagi, hanya sekitar 22% rumah tangga yang memiliki koneksi fixed broadband dan hanya sekitar 22% yang memiliki koneksi internet minimal 100 Mbps.
Jadi, Indonesia memang sudah terhubung. Namun belum semua orang terhubung dengan kualitas yang memungkinkan mereka bekerja, belajar, dan berusaha secara optimal.
Penetrasi Tinggi, Tapi Kapasitasnya Ketinggalan
Melansir data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia tahun 2026 mencapai 81,72%, naik 1,16% dibanding tahun lalu yang masih 80,66%.
Indonesia juga memiliki penetrasi mobile broadband yang tinggi danharga data relatif terjangkau. Cakupan jaringan 4G bahkan telah mengjangkau lebih dari 99% penduduk, menurut Bank Dunia.
Akan tetapi, keberhasilan memperluas cakupan ini tidak otomatis menghasilkan koneksi berkualitas tinggi. Bank Dunia mencatat bahwa alokasi spektrum mobile broadband Indonesia hanya sekitar setengah negara-negara tetangga.
Indonesia juga termasuk yang paling lambat dalam transisi 5G di antara ekonomi besar kawasan. Sementara biaya spektrum pun relatif tinggi, sekitar 11% pendapatan operator jaringan seluler, sehingga berpotensi mengurangi ruang investasi untuk peningkatan jaringan.
Sedangkan, jaringan fixed broadband juga tidak lebih baik dari mobile. Padahal, jaringan jenis ini merupakan fondasi penting bagi aktivitas yang membutuhkan koneksi berkapasitas tinggi dan stabil. Seperti di kantor, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, pusat data, pabrik, dan sebagainya.
Bahkan sektor rumah tangga juga kini juga banyak bertransformasi sebagai tempat aktivitas ekonomi dengan menjamurnya pekerjaan remote yang berkaitan dengan klien di luar negeri.
Sayangnya, penetrasi di segmen ini justru rendah. Bank Dunia mencatat penetrasi fixed broadband Indonesia hanya sekitar seperlima rumah tangga. Rendahnya persaingan, keterbatasan infrastruktur, konsentrasi pasar yang umumnya lebih banyak di wilayah urban, menjadi hambatan.
Dengan kondisi ini, ambisi untuk membangun ekonomi berbasis digital sepertinya akan menjadi sulit, jika rumah, sekolah, dan perusahaan masih mengandalkan koneksi yang kapasitasnya sangat terbatas.
Pemerintahan Digital Butuh Internet yang Serius
Presiden Prabowo menginstruksikan bahwa ke depannya, seluruh pelayanan publik yang memungkinkan harus tersedia secara digital, sehingga masyarakat tidak perlu mengantre atau berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya dan menyatakan ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia.
Namun, digitalisasi birokrasi ini seharusnya tak cuma berhenti pada pembuatan aplikasi semata. Pemerintahan digital juga membutuhkan jaringan yang mampu menghubungkan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sekolah, rumah sakit, desa, masyarakat, sebagai basis data secara real time.
Apabila koneksi internet di daerah lambat, yang terjadi justru berpindahnya antrean dari loket fisik ke layar komputer. Sebab, semakin terintegirasi sistem dan data yang diakses seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga mungkin data bantuan sosial, maka semakin besar juga kebutuhan terhadap jaringan yang cepat, stabil serta aman.
Pajak Ekonomi Digital
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal juga berperan sentral untuk memperkuat fondasi infrastruktur digital, bukan berhenti sebagai penerimaan belaka.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sepanjang semester I-2026 pajak ekonomi digital tembus hingga Rp54,71 triliun. Penerimaan ini berasal dari berbagai aktivitas ekonomi digital, mulai dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, fintech peer-to-peer (P2P) lending, hingga Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Kontributor terbesar masih berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE yang mencapai Rp 42,01 triliun.
Angka penerimaan ini menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan cuma sektor kecil yang baru berkembang. Sehingga, sebenarnya pemerintah bisa mempertimbangkan pembentukan semacam Digital Connectivity Fund, yang bisa jadi program penganggaran yang transparan dan terukur untuk meningkatkan kualitas konektivitas.
Khususnya untuk perluasan jaringan 5G di pusat-pusat ekonomi, insentif untuk rumah tangga yang menggerakkan ekonomi digital dalam skala rumahan, infrastruktur digital pemerintahan daerah, juga dukungan untuk konektivitas daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), dan yang paling penting peningkatan kualitas dan keamanan jaringan.
--- dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(dsp/aji)
