“Misalnya untuk jagung itu kan kita ambil bonggol jagung, ini kita juga merujuk kepada referensi-referensi dari beberapa negara untuk menentukan cara penentuan HIP itu, sedang kita diskusikan dengan seluruh stakeholder,” jelasnya.
Sementara itu, penggunaan singkong (cassava) akan difokuskan pada varietas pahit guna menghindari konflik kepentingan dengan ketahanan pangan nasional. Selain tidak dikonsumsi masyarakat, komoditas tersebut, ungkap Eniya, memiliki harga jual yang relatif murah di pasaran.
“Lalu untuk cassava, untuk ketela, itu juga kita sampaikan. Ketela agar tidak bertubrukan dengan pangan, ketelanya itu kita pilih yang tipe pahit, yang tidak dimakan oleh kita, dan diperdagangannya pun murah sekali,” katanya.
Eniya mengungkapkan harga bioetanol berbasis tetes tebu (molasses) saat ini berada di level Rp11.000,00 per liter. Angka ini dinilai potensial menjadi solusi ekonomis di tengah kenaikan harga BBM jenis bensin akibat adanya campuran bioetanol.
“Saat ini, per bulan ini, kalau dari molasses harganya Rp11.000 per liter. Nah, Rp11.000 per liter kalau solar itu sekarang naik kan, ini bensin itu naik karena campuran bioetanol ke bensin, bensin itu naik, ya nanti ini bisa menjadi solusi,” ungkapnya.
Di sisi lain, terkait dengan variasi intensitas energi dan standar kualitas bahan bakar dari berbagai bahan baku seperti sorgum, tongkol jagung hingga singkong, Kementerian ESDM akan melakukan pengujian teknis secara komprehensif.
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan serta memastikan kesesuaian mutu standar bahan bakar di lapangan.
“Iya, itu [intensitas energi] akan kita buktikan dengan tes. Makanya kita ingin bersama-sama hari ini ayo kick-off untuk tesnya,” pungkas Eniya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan penerapan mandatori E20 dapat berjalan secara penuh paling cepat pada 2028 atau setidaknya pada rentang 2028—2029.
Dalam kaitan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan ini dirancang untuk menekan angka impor BBM jenis bensin (gasoline), sekaligus menghemat devisa negara.
“Teman-teman tadi juga dalam rapat dengan Bapak Presiden [Prabowo], memang proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan akan ditetapkan nanti sampai dengan 2028—2029,” ungkap Bahlil usai menghadiri agenda Taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Meski begitu Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru memberlakukan kebijakan E20 jika pasokan etanolnya masih bergantung pada komoditas impor.
Walhasil, dalam rentang 1—2 tahun ke depan, Kementerian ESDM akan fokus menyiapkan ekosistem industri hulu dan bahan bakunya di dalam negeri.
"Kita tidak ingin begitu kita terapkan E20, etanolnya justru kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dahulu," ujar Bahlil.
Adapun komoditas utama yang diproyeksikan menjadi bahan baku pembuatan bioetanol di Indonesia meliputi singkong, tebu, dan jagung.
Dalam pelaksanaannya, Bahlil mengatakan tidak langsung menerapkan campuran E20, melainkan secara bertahap dimulai dari E10 pada 2027.
"Bertahap, bertahap. Mungkin kita akan bertahap di E10 dahulu ya. E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20. Jadi golnya itu mungkin setelah perencanaannya selesai," kata Bahlil.
Adapun, strategi pentahapan ini mengadopsi keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang telah melampaui berbagai tingkatan campuran bahan bakar solar.
(smr/ros)
