Namun, rencana tersebut belum efektif. Berdasarkan perjanjian penggabungan, pelaksanaan transaksi masih bergantung pada pemenuhan sejumlah kondisi pendahuluan, termasuk persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar VUB dan SID terkait penggabungan.
SMGR menetapkan 30 September 2026 sebagai long-stop date untuk pemenuhan kondisi pendahuluan, kecuali diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis.
Rencana perampingan struktur anak usaha SMGR tersebut berlangsung di tengah agenda pemerintah untuk menyederhanakan jumlah perusahaan pelat merah.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin (31/8) mengatakan pemerintah akan menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026, setelah sebelumnya sekitar 290 BUMN telah ditutup.
Prabowo mengatakan langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun dari biaya overhead dan biaya rutin, termasuk gaji direksi dan komisaris. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa sekitar 250 perusahaan.
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah menemukan sebanyak 1.074 BUMN, termasuk perusahaan yang memiliki struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurut dia, pemerintah akan terus melakukan efisiensi dan merampingkan jumlah BUMN.
Di sisi kinerja, pendapatan SMGR naik 13,1% menjadi Rp17,65 triliun pada semester I-2026. Laba kotor juga tumbuh 21,1% menjadi Rp3,80 triliun.
Sementara itu, laba bersih melonjak 471,0% menjadi Rp228,26 miliar dari Rp39,98 miliar pada semester I-2025. Kenaikan tersebut didukung antara lain oleh penurunan beban keuangan sebesar 21,2% menjadi Rp335,33 miliar.
Dari sisi neraca, total pinjaman SMGR turun 24,5% menjadi Rp6,57 triliun per 30 Juni 2026 dari Rp8,70 triliun pada akhir 2025.
(fik/naw)
