Menurut Agus, persoalan anggaran tidak hanya terletak pada penurunan pagu, tetapi juga meningkatnya porsi belanja operasional dasar, khususnya belanja pegawai dan kebutuhan operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
“Konsekuensinya, ruang anggaran untuk belanja non-operasional menjadi terbatas, sementara komponen inilah yang sangat menentukan kemampuan Kementerian Perindustrian dalam menjalankan program prioritas dan mendukung pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.
Agus mengatakan pagu Kemenperin 2027 tidak mendapatkan alokasi tambahan dan masih sama dengan pagu indikatif. Anggaran tersebut berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp1,58 triliun, PNBP Rp79,54 miliar, BLU Rp319,69 miliar, serta SBSN Rp34,63 miliar.
Berdasarkan jenis belanja, alokasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,199 triliun, belanja operasional Rp354,42 miliar, dan belanja nonoperasional Rp539,91 miliar. Agus menegaskan tambahan anggaran Rp1,72 triliun akan diarahkan untuk memperkuat program yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan daya saing industri nasional.
Program tersebut mencakup peningkatan produktivitas, hilirisasi, penguatan industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional.
Kemenperin juga telah menetapkan sejumlah program kerja utama pada 2027, antara lain pembangunan sumber daya manusia industri, penguatan industri kecil sebagai rantai pasok, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan industri halal, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, akselerasi industrialisasi, serta aglomerasi industri melalui kawasan industri.
“Program-program tersebut merupakan instrumen untuk memastikan agenda penguatan pasar domestik, meningkatkan produktivitas, hilirisasi, transformasi industri, dan perluasan pasar sebagaimana diarahkan pada RKP 2027 dapat tetap berjalan,” kata Agus.
(ain)
