Menurut Dudung, Presiden sebelumnya telah mengingatkan mengenai krisis kekurangan tenaga medis spesialis yang masih terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah kepulauan yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis.
Dia menilai kebutuhan dokter spesialis bukan sekadar persoalan statistik, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah representasi dari hak hidup sehat rakyat kita, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya," jelas Dudung.
Dudung mengakui upaya pemenuhan dokter spesialis sebelumnya sempat menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat disharmoni regulasi dan ego sektoral.
"Kita harus jujur mengakui bahwa tujuan mulia program prioritas Asta Cita Presiden terkait pemenuhan dokter spesialis sempat terhambat oleh disharmoni regulasi dan ego sektoral," katanya.
Namun, menurut dia, pemerintah dalam dua bulan terakhir telah melakukan pengawalan dan koordinasi intensif lintas kementerian untuk mengatasi hambatan regulasi dan birokrasi tersebut.
Peluncuran 25 prodi PPDS dengan skema hospital-based ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis sekaligus mendukung pemerataan tenaga medis hingga ke berbagai daerah.
(dec)
