Adapun fasilitas yang mengalami kerusakan berat diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga 12 bulan karena memerlukan pembangunan baru.
Selain rumah sakit, Budi menyebut terdapat sekitar 166 puskesmas yang terdampak bencana. Pemerintah akan melakukan pemulihan secara bertahap, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan masing-masing fasilitas.
Budi mengatakan Kementerian Kesehatan juga tengah mendata kebutuhan alat kesehatan, termasuk memilah peralatan yang rusak, masih dapat diperbaiki, maupun harus diganti.
“Selain fisik, kita juga mendata kebutuhan lainnya. Ada beberapa kebutuhan yang nanti Kementerian Kesehatan akan coba carikan melalui sponsorship,” ujarnya.
Menurut Budi, opsi sponsorship dan donasi dibuka karena proses pengadaan menggunakan anggaran pemerintah terkadang membutuhkan waktu cukup panjang. Padahal, sejumlah kebutuhan layanan kesehatan harus segera dipenuhi.
“Kalau menunggu dari pemerintah, kadang-kadang terlalu lama,” kata Budi.
Dia menambahkan, setelah daftar kebutuhan alat kesehatan tersedia dan tervalidasi, pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuan secara langsung sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan.
“Kita juga membuka donasi karena kadang-kadang prosesnya lebih cepat. Setelah kita mendapatkan daftar alat yang rusak, kita membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau membantu,” ujarnya.
Budi menegaskan mekanisme tersebut dapat dilakukan secara langsung untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan.
“Tidak harus melalui kita, bisa langsung. Teman-teman DPR yang memiliki LHKPN besar dan ingin membantu juga bisa. Daftar kebutuhannya ada,” katanya.
Anggaran Pemulihan Sumatra
Budi juga menyinggung pemulihan fasilitas kesehatan akibat bencana di Sumatra. Dia mengatakan anggaran untuk pemulihan baru keluar pada 2 Juni sehingga pekerjaan baru dapat dimulai pada Juli.
“Bapak-Ibu bisa membayangkan, proses pemulihan dalam birokrasi pemerintah kita memang membutuhkan waktu. Itu sebabnya kadang-kadang saya membuka donasi terlebih dahulu karena ada beberapa layanan yang harus berjalan cepat,” ujar Budi.
Menkes mengatakan bantuan langsung melalui donasi maupun sponsorship diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan kesehatan, sembari menunggu proses anggaran pemerintah berjalan.
(dec)
