Tak Sejalan dengan Rasa

Angka pertumbuhan ekonomi kuartal I dan II tahun ini yang cukup tinggi sepertinya belum sejalan dengan 'suasana kebatinan' masyarakat sehari-hari. Hal ini pula yang membuat sebagian besar penduduk merasa resah dan akhirnya memutuskan menyalurkan perasaan mereka lewat aksi demonstrasi.

Rasa itu sebenarnya sudah tersemat dalam sejumlah data dan indikator konsumsi. Pertama, data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada Juli tercatat turun menjadi 116,8 dari Juni 117,8. Penurunan ini disebabkan runtuhnya juga penopang IKK, yakni Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,2 jadi 107,4, serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun dari 126,4 menjadi 125,7. 

Suara keresahan kelompok kelas menengah terdengar paling nyaring. Kelompok dengan pengeluaran Rp3,1 juta hingga Rp4 juta itu mengalami kemerosotan IKK paling tajam.

IKK kelompok ini turun 4,9 poin dari 117,1 menjadi 112,2 pada Juli. Bahkan, penurunan IKK kelompok ini lebih dalam dibandingkan IKK nasional yang hanya terpangkas 1 poin. 

Bahkan, bagi kelompok lanjut usia (lansia) keyakinan itu pudar sama sekali. Para lansia menyatakan bahwa ekspektasi mereka terhadap masa depan turun cukup dalam sebesar 8 poin ke 103,5. Selain itu, ekspektasi kegiatan usaha juga anjlok 17,2 poin jadi 87,9, masuk ke zona pesimistis. Bahkan, persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja juga hanya 83,1.

Sepanjang kuartal kedua, tekanan ekonomi memang datang secara bertubi-tubi. Kenaikan harga mulai dari plastik, bahan-bahan baku industri, dan lainnya menekan perekonomian rumah tangga.

Perang di Timur Tengah menjadi biang keladi gangguan pasokan, ditambah pemerintah tak cukup cakap dalam mengatur perdagangan untuk mengamankan pasokan yang dibutuhkan produsen lokal.

Di tengah kondisi itu, produsen dengan berat hati mentransmisikan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen. Alhasil, dengan pendapatan yang tak berubah, masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk membelanjakan barang yang sama. 

Kedua, jumlah pengangguran terdidik semakin membesar. Bagi sebagian besar masyarakat pengalaman mereka terhadap ekonomi sangat bergantung pada posisinya di pasar kerja. Hal ini terdengar nyaring dari data Sakernas Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa pengangguran terdidik bertambah. 

Jumlah penganggur secara umum memang tercatat turun dari 7,99 juta pada Februari 2023, dan 7,28 juta pada Februari 2025, menjadi 7,22 juta penduduk pada Mei 2026. Namun, jumlah penganggur lulusan sarjana justri meningkat, dari 750 ribu pada Februari 2023, sebanyak 1,01 juta orang pada Februari 2025, dan pada Mei 2026 bertambah menjadi 1,03 juta orang. 

Tentu, data membersarnya pengangguran terdidik ini tak bisa diabaikan. Sebab, ini menggambarkan struktur ketenagakerjaan. Lebih banyak penyerapan tenaga kerja di level lulusan yang lebih rendah: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, atau Sekolah Kejuruan, mengindikasikan bahwa sektor primer seperti pertanian berproduktivitas rendah masih dominan di Indonesia. 

BPS mencatat tiga sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terdiri dari pertanian sebesar 28,75%, perdagangan 17,8%, dan industri pengolahan 13,53%. Hampir 60% pekerja Indonesia masih terkonsentrasi di tiga sektor tersebut menggambarkan bahwa transformasi struktural ke arah pertumbuhan ekonomi berbasis jasa modern dan bernilai tambah tinggi terlihat masih berjalan lambat. 

Tentu, dominasi sektor ini dan terbatasnya lapangan kerja berkeahlian tinggi ini juga berpengaruh pada upah yang dikantongi pekerja. BPS mencatat rata-rata upah buruh Indonesia berada di Rp3,39 juta per bulan. Dengan rincian, pendidikan SD ke bawah Rp2,12 juta per bulan, sementara Diploma, dan S1-S3 Rp4,99 juta. 

Dengan angka upah itu juga tergambar bahwa kenaikan kesempatan kerja belum sepenuhnya bisa diterjemahkan jadi peningkatan daya beli yang kuat, apalagi di tengah tekanan ekonomi dengan adanya kenaikan harga akibat inflasi impor lantaran gangguan distribusi. 

Hal ini yang menjadikan masyarakat merasa gerah dan tergerak bergabung dalam aksi demonstrasi hari ini. Di tengah himpitan kondisi hidup mereka sehari-hari pemerintah tetap menjalankan business as usual dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang berupa angka fantastis, tanpa berkenan sedikit memberi jeda untuk bertanya, pertumbuhan ekonomi seperti apa yang sebenarnya terasa bagi masyarakat. 

Ketimpangan dan Nirempati 

Dalam kondisi himpitan ekonomi masyarakat, pemerintah justru terus menunjukkan sikap nirempati dalam sejumlah agenda publik. Salah satunya, masyarakat mencermati seremoni upacara kemerdekaan yang diperkirakan menelan anggaran jumbo, serta kemeriahan yang tetap ditunjukkan, meski dua hari sebelunya terjadi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pada momentum yang sama, daerah seperti Aceh yang lebih dulu mengalami bencana dan lebih dulu juga merasakan respons yang lambat, lebih memilih mengibarkan bendera bulan bintang, ketimbang bendera merah-putih. 

Riak-riak kecil yang berasal dari perasaan masyarakat ini jika tidak direspons secara baik, berpotensi berubah jadi gelombang besar. Sebelumnya, masyarakat juga gelisah terhadap beban anggaran jumbo dari adanya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyebabkan sejumlah pos anggaran dipangkas, seperti Transfer ke Daerah, anggaran pendidikan, dan pos yang bersifat lebih produktif. 

Berkaca dari kejadian tahun lalu, riak-riak itu berisko berubah jadi gelombang amarah dan membuat demonstrasi menjadi tak terkendali. Kala itu kemarahan masyarakat dipicu oleh langkah DPR yang menetapkan tunjangan perumahan bagi anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan hanya lantaran tak lagi mendapat fasilitas rumah dinas. Padahal, di saat yang sama, rakyat bekerja secara commute dari pinggiran menuju Jakarta, bahkan luar kota, menggunakan transportasi umum dan berdesakan.

Sementara, demonstrasi hari ini membawa tuntutan yang selama ini terus diabaikan: Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor dan menetapkan hukuman mati bagi koruptor. 

Tuntutan ini kembali mengemuka setelah adanya dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat dalam suap proyek jalur kereta api yang terkait dengan Dirjen Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, dengan nilai mencapai Rp2,5 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar. 

Belum lagi kasus korupsi terbaru yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sempat membuat publik meragukan penegakan hukum di Tanah Air. 

“Bahwa korupsi ini, yang (menyebabkan) hancurnya negara ini, yang (menciptakan) kesengsaraan rakyat, kami dari desa yang sangat jadi korban, yang sangat merasa. Mungkin kalau ada korupsi itu, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, tunjangan, dan bisa makan enak. Tapi (bagi) kami, korupsi efeknya keuangan negara berkurang dan ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Jadi efek korupsi itu yang paling terasa (bagi) rakyat kecil,” tegas Supriyono alias Botok Pati, selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco dalam pertemuan hari ini di Gedung DPR.

Untuk diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis secara rutin oleh Transparency International, mencatat IPK Indonesia turun 3 poin dari 37 pada 2024, menjadi 34 poin pada 2025. Peringkat Indonesia dari 180 negara juga merosot, dari awalnya berada di peringkat ke-99 menjadi ke-109. 

Dengan IPK yang merosot, kasus korupsi sepertinya tak kunjung habis untuk diperiksa, sementara undang-undang yang seharusnya memagari dan menjadi benteng untuk melindungi masyarakat dari perilaku korupsi 'oknum' pejabat malah tak kunjung disahkan.

Hal tersebut membuat semua perasaan gelisah masyarakat tumpah dalam riak dan terkumpul menjadi gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini.  

(dsp/aji)