Artinya, desil hanya membagi penduduk menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing berisi sekitar 10% populasi berdasarkan urutan kesejahteraan. Karena itu, keluarga yang berada tepat di bagian atas desil 4 secara ekonomi bisa hampir sama dengan keluarga yang berada tepat di bagian bawah desil 5.
Namun, apabila batas kebijakan dibuat kaku, selisih pengeluaran yang sangat kecil dapat menghasilkan perbedaan hak yang sangat besar. Ini semakin penting karena RAPBN 2027 mulai menggunakan DTSEN secara luas dan beberapa program pemberdayaan secara khusus menyasar desil 1–4.
“Jadi, persoalannya bukan metode desilnya yang salah, melainkan terlalu berisiko jika satu angka desil berubah menjadi vonis administratif terhadap kesejahteraan seseorang,” kata Josua.
Kelemahan kedua menurut Josua adalah bahwa besarnya pengeluaran yang sama belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sama.
BPS sendiri menjelaskan bahwa pengeluaran banyak dilakukan bersama dalam rumah tangga, seperti beras, listrik, dan sewa rumah, sehingga ukuran per kapita perlu dibaca dalam konteks jumlah anggota keluarga.
BPS juga menegaskan bahwa setiap provinsi memiliki garis kemiskinan berbeda karena tingkat harga dan pola konsumsi berbeda.
“Artinya, keluarga dengan pengeluaran Rp8 juta per bulan yang terdiri dari pasangan dan tiga anak di Jakarta tidak dapat begitu saja disamakan dengan keluarga dua orang dengan pengeluaran sama di daerah dengan biaya hidup jauh lebih rendah,” katanya.
Ia juga mempertimbangkan jumlah anak, lansia, penyandang disabilitas, biaya kontrakan, biaya kesehatan, dan lokasi tempat tinggal mengubah kemampuan ekonomi riil sebuah keluarga.
Kelemahan ketiga adalah bahwa pengeluaran merupakan gambaran keadaan pada suatu periode, sedangkan kerentanan ekonomi bersifat dinamis.
“Seseorang dapat masuk ke kelompok menengah hari ini lalu kehilangan pekerjaan, mengalami sakit berat, atau kehilangan pencari nafkah beberapa bulan kemudian,” sebutnya
Karena itu, menurutnya masalah terbesar sebenarnya bukan hanya salah menghitung desil, tetapi kecepatan data mengejar perubahan kehidupan masyarakat.
Apalagi, terdapat kelompok yang secara statistik tidak miskin dan mungkin sudah berada di desil menengah, tetapi hanya memiliki bantalan ekonomi tipis. Mereka sangat mudah turun kelas ketika terkena kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan.
Ubah Jadi Sistem Berlapis
Karena itu menurut Josua, yang lebih tepat bukan menghapus desil, melainkan mengubahnya menjadi sistem berlapis.
Meski pengeluaran tetap digunakan sebagai dasar pertama, kemudian dikoreksi dengan biaya hidup daerah dan komposisi rumah tangga. Lapisan berikutnya perlu melihat kestabilan pekerjaan dan pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, kewajiban utang, kebutuhan kesehatan, disabilitas serta kejadian yang menyebabkan penurunan kesejahteraan.
Aset juga tidak boleh dibaca secara mekanis. Kepemilikan sepeda motor, misalnya, belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi tinggi apabila motor tersebut digunakan untuk bekerja.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah mampu menilai kemampuan ekonomi dan kerentanan rumah tangga secara keseluruhan, bukan sekadar berapa rupiah yang dikeluarkan pada periode tertentu.
“Saya juga menyarankan adanya zona transisi di sekitar batas desil. Khusus rumah tangga yang berada di sekitar perbatasan desil 4 dan 5, bantuan sebaiknya tidak langsung hilang seluruhnya ketika seseorang naik satu desil,” katanya.
Menurut Josua, manfaat dapat dikurangi secara bertahap sampai kondisi ekonominya benar-benar cukup kuat. Ini akan menghindari keadaan ketika keluarga memperoleh tambahan pendapatan kecil tetapi justru kehilangan bantuan bernilai lebih besar.
Selain itu, desil harus diperbarui secara jauh lebih dinamis. Sebelum sistem tersebut digunakan secara luas pada 2027, pemerintah perlu menetapkan batas waktu penyelesaian koreksi data, misalnya, pengaduan harus diverifikasi dalam hitungan minggu, bukan berbulan-bulan. Jika terbukti terjadi kesalahan, hak penerima juga perlu dipulihkan sejak periode ketika kesalahan terjadi.
Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu mempublikasikan tingkat kesalahan DTSEN secara berkala. Ukuran keberhasilan DTSEN tidak bisa hanya sekadar berapa juta data yang berhasil dipadankan.
Josua bilang, pemerintah harus mengumumkan berapa persen rumah tangga yang salah diklasifikasikan, berapa yang berhasil mengajukan sanggahan, berapa lama koreksi dilakukan, dan seberapa sering rumah tangga berpindah desil secara ekstrem.
“Data yang menyangkut ratusan triliun rupiah perlindungan sosial perlu mempunyai ukuran mutu sebagaimana anggaran mempunyai ukuran realisasi,” katanya.
(ell)
