Keputusan suku bunga ini merupakan kebijakan pertama sejak Destry Damayanti didapuk menjadi Pejabat Sementara Gubernur BI, setelah mantan Gubernur Perry Warjiyo mengundurkan diri bulan lalu.
Meski BI mempertahankan BI Rate dalam dua kali pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara beruntun, pelaku pasar menilai ini bukan akhir dari siklus pengetatan kebijakan. Sebaliknya, BI Rate yang ditahan ini lebih merupakan jeda.
Ekonom Bloomberg Economics, Tamara Henderson menilai, keputusan ini juga didukung oleh situasi yang memungkinkan BI memiliki ruang untuk mempertahankan BI Rate.
"Rupiah masih berada dalam kisaran perdagangan yang terbentuk sejak Juni, inflasi tetap berada dalam sasaran, sementara rencana anggaran 2027 yang baru diumumkan Presiden Prabowo Subianto telah menenangkan sentimen pasar," kata Henderson.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut bertahan, BI mungkin dapat menghindari pengetatan lebih lanjut dalam siklus ini. Namun, kenaikan imbal hasil US Treasury serta tekanan harga akibat perang Iran dan El Niño mengarah pada kemungkinan BI akan kembali mengerek BI Rate.
Senada, Samuel Sekuritas menyebut, stabilitas eksternal dan internal tetap menjadi risiko utama terhadap prospek ekonomi. Meski rupiah menguat pada akhir Juni ke level Rp17.850-an/US$, dan investasi portofolio asing mencatat arus masuk bersih senilai US$1,8 miliar pada awal kuartal III-2026, perbaikan tersebut masih rapuh.
"Meningkatnya risiko geopolitik, harga komoditas yang lebih tinggi, serta kemungkinan kebijakan moneter AS yang lebih ketata pada kuartal IV-2026 dapat dengan cepat membalikkan arus modal dan kembali memicu depresiasi rupiah," sebut Samuel Sekuritas dalam catatannya.
Di tengah kondisi ini, BI mencoba peruntungan untuk tetap menjaga stabilitas sambil terus menopang aktivitas ekonomi dengan menempuh jalur non-suku bunga.
Jalur Non-Suku Bunga
Ada banyak jalan menuju Roma, begitu juga jalan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Agaknya BI menempuh jalan yang lebih akomodatif bagi ruang tumbuh perekonomian dengan memprioritaskan jalur non-suku bunga, BI Rate.
BI disebut akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian, meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan serta mempercepat pendalaman di pasar uang dan pasar valas.
Salah satunya, BI memperluas fasilitas insentif berupa pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli Lindung Nilai kepada BI) sebesar 12,5%. Insentif ini diberikan untuk durasi satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai sisa jangka waktu kontrak. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada pekan kedua September 2026 untuk swap lindung nilai pinjaman luar negeri, sedangkan untuk investasi asing sudah berlaku sejak 1 Juli 2026.
Demi menopang perekonomian, BI juga menempuh jalan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI melaporkan insentif KLM telah mencapai Rp446,5 triliun hingga minggu pertama Agustus 2026.
Destry menyebut bahwa hal tersebut ikut menopang intermediasi perbankan nasional. Efeknya telah tercermin melalui pertumbuhan kredit perbankan. Pada Juli 2026 kredit perbankan tumbuh 13,58% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 12,67% (yoy).
Menjaga Cadangan Devisa
Di tengah rezim ekonomi yang penuh ketidakpastian, upaya menjaga stabilitas nilai tukar ditempuh dengan cara berbeda oleh sebagian besar bank sentral Asia, dan negara berkembang.
Bank sentral di negara berkembang mulai mencari cara untuk menopang mata uangnya tanpa harus menguras cadangan devisa. Bukan tanpa sebab, ketegangan di Timur Tengah yang tak kunjung usai dan terus berulang, serta adanya prospek suku bunga AS yang lebih tinggi dalam waktu lama, membuat cadangan devisa menjadi benteng yang harus diperkuat.
Bukan cuma Indonesia. India, Korea Selatan, dan Taiwan menarik aliran modal asing demi menjaga mata uang dengan menawarkan yield yang atraktif dalam aset-asetnya. Bahkan Korea Selatan mendorong repatriasi dolar korporasi demi mendapat pasokan valuta asing dan membuat volatilitas won lebih jinak. India juga menarik hampir US$40 miliar dari diaspora melalui deposito dolar yang berbunga tinggi.
Sementara Indonesia, menarik aliran dana ke pasar obligasi sebesar US$71,9 juta sejak awal kuartal ketiga. Selain itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menawarkan yield yang atraktif untuk mempertahankan aliran modal asing.
Untuk diketahui, perang AS dan Iran membuat cadangan devisa negara-negara berkembang terpangkas cukup dalam.
Indonesia, misalnya, posisi devisa sempat berada di US$156,03 miliar pada Desember 2025, lalu terpangkas sepanjang tahun 2026 dan menyisakan US$145,3 miliar. Begitu juga dengan devisa Thailand, dari posisi US$292 miliar, sempat turun ke US$272 miliar pada Juli, lalu kembali naik ke US$280 miliar pada Agustus.
(dsp)
