IDI Minta Ada Transfer Keahlian
Cashtry menekankan bahwa kehadiran dokter asing seharusnya tidak hanya ditujukan untuk memberikan pelayanan dalam jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan adanya transfer of knowledge dan transfer of technology kepada dokter serta tenaga kesehatan Indonesia.
“Jadi jangan sampai dokter asing datang, bekerja, kemudian pergi, sementara persoalan kekurangan dokter Indonesia tetap sama,” katanya.
Menurutnya, setiap dokter asing yang didatangkan idealnya memiliki misi ganda, yakni memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam negeri.
“Idealnya, setiap dokter asing yang datang mempunyai misi ganda, yaitu memberikan pelayanan sekaligus membangun kapasitas dokter Indonesia,” ujarnya.
Tiga Prinsip Dokter Asing
Cashtry mengatakan terdapat tiga prinsip yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan mendatangkan dokter asing.
Pertama, patient safety atau keselamatan pasien. Menurutnya, standar kompetensi dan keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama tanpa melihat asal negara dokter.
Kedua, equity atau pemerataan. Kehadiran dokter asing maupun dokter terbang harus diarahkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
“Jangan justru menambah konsentrasi dokter di kota-kota besar,” katanya.
Ketiga, transfer knowledge. Setiap intervensi tenaga kesehatan dari luar negeri harus memberikan peningkatan kapasitas bagi sistem kesehatan Indonesia.
Cashtry menilai semangat pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil perlu didukung. Namun, kebijakan tersebut harus dipastikan tidak berhenti sebagai program yang terlihat spektakuler.
“Yang kita bangun bukan sekadar ambulans yang bisa terbang atau dokter yang bisa terbang. Yang kita bangun adalah sistem kesehatan yang mampu menjangkau setiap rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, menurut dia, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada dokter asing.
“Cita-cita kita tentu bukan terus-menerus mendatangkan dokter dari luar, tetapi membangun Indonesia yang mampu menghasilkan, mendistribusikan, dan mempertahankan dokter-dokternya sendiri di seluruh wilayah Indonesia,” kata Cashtry.
Prabowo Buka 9 Fakultas Kedokteran Baru
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi kekurangan dokter di Indonesia.
Berdasarkan catatan pemerintah, Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Selain itu, sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, sedangkan 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.
Di tengah kebutuhan tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengundang dokter dari negara lain agar dapat berpraktik di Indonesia dalam periode tertentu.
Prabowo mengatakan opsi tersebut perlu dipertimbangkan karena pemenuhan kebutuhan dokter dalam negeri membutuhkan waktu panjang.
“Karena kalau kita harus menunggu lulusan 127 ribu dokter gigi, kita harus menunggu empat presiden setelah saya [kebutuhan itu terpenuhi],” ungkap Prabowo dalam Sidang Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus inovatif. Rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin,” lanjutnya.
(dec/spt)
