Pada lelang surat utang kali ini, pemerintah tidak memenangkan seri SPN yang berdurasi lebih pendek.
Sebagai catatan, pada lelang surat utang sebelumnya, pemerintah masih menyerap sebesar Rp7 triliun dari tiga seri SPN. Bahkan, seri SPN tenor 1 tahun yang menerima penawaran investor Rp5,32 triliun, dimenangkan Rp5 triliun.
Namun pada lelang surat utang kemarin, meski penawaran yang masuk melonjak jadi Rp8,63 triliun, pemerintah justru tidak memenangkan seri ini sepersen pun. Agaknya pemerintah ingin mengubah komposisi utang dengan tenor yang lebih panjang agar utang jatuh tempo tidak menumpuk di tahun yang sama.
Strategi pemerintah ini sepertinya merespons data utang luar negeri edisi kuartal II-2026 yang menunjukkan bahwa utang dengan sisa jatuh tempo maksimal satu tahun pada Juni 2026 mencapai US$105,95 miliar, meningkat dari sekitar US$93,59 miliar pada Mei.
Di dalamnya, ada kewajiban sisa jatuh tempo satu tahun yang harus dibayarkan pemerintah dan bank sentral sebesar US$51,5 miliar.
Memang, angka ini tidak otomatis berarti seluruh jumlah tersebut harus dibayar tunai sekaligus. Sebagian dapat diperpanjang atau refinancing lewat penerbitan utang baru.
Namun, refinancing kala pasar keuangan global masih sensitif terhadap suku bunga, tingginya ketidakpastian geopolitik dan pergerakan dolar AS yang semakin kuat, biaya refinancing bisa jadi lebih mahal.
Untuk diketahui, biaya berutang ini juga telah tergambar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. RAPBN 2027 menganggarkan Pembayaran Bunga Utang (PBU) sebesar Rp650 triliun. Angka tersebut naik 11,7% ketimbang dengan outlook PBU tahun 2026.
Lelang surat utang kali ini terjadi sehari sebelum Bank Indonesia (BI) mengumumkan tingkat suku bunga acuan, BI Rate. Pelaku pasar meramal, BI akan menahan BI Rate di 5,75% seiring stabilnya pergerakan rupiah sepanjang Agustus ini.
(dsp/aji)
