Prasetyo menegaskan pembentukan bursa mineral dan komoditas bukan dimaksudkan sekadar menambah lembaga atau bursa baru. Menurutnya, pemerintah ingin memperkuat kedaulatan Indonesia terhadap komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
"Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan enggak," jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga mengaku pemerintah belum menetapkan secara final komoditas apa saja yang nantinya diperdagangkan melalui bursa mineral dan komoditas.
Akan tetapi, dia memberi sinyal bahwa komoditas utama yang menjadi produksi Indonesia akan menjadi prioritas. Beberapa di antaranya yakni CPO, nikel, dan batu bara.
"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bursa mineral dan komoditas strategis untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026,” ungkapnya.
Langkah strategis ini akan berfokus pada pembentukan harga acuan nasional (Indonesia Reference Price) untuk berbagai produk ekspor unggulan.
“Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Prabowo.
Inisiatif tersebut dirancang untuk menghadirkan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas tinggi bagi seluruh pelaku usaha.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ungkapnya.
Prabowo juga mengatakan pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada mekanisme penentuan harga pasar luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tegas Prabowo.
Melalui pembentukan bursa ini, Indonesia menargetkan peran yang lebih dominan dalam perdagangan global.
—Dengan asistensi laporan dari Dovana Hasiana
(mfd/ros)
