Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya mencapai 5,22%, lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,9%. Sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,10%-7,30%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah 6,9%.
“Pertumbuhan yang lebih rendah akan mengurangi penerimaan dan membuat rasio defisit lebih tinggi, sedangkan imbal hasil SBN yang lebih tinggi akan menambah beban bunga,” ujarnya.
Dengan perkiraan PDB nominal sekitar Rp28.068 triliun, defisit 2,70%-2,90% tersebut setara dengan sekitar Rp758 triliun hingga Rp814 triliun. Nilai tersebut sekitar Rp87 triliun-Rp143 triliun lebih tinggi dibandingkan rencana pemerintah.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai target defisit 2,4% PDB pada 2027 cukup ambisius karena pemerintah melakukan konsolidasi fiskal ketika kebutuhan belanja meningkat.
Menurut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya menahan pengeluaran. Penerimaan negara juga perlu tumbuh lebih kuat melalui perbaikan tax ratio, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta prioritas belanja yang lebih selektif.
“Target defisit 2,4% PDB pada 2027 menurut saya cukup ambisius karena pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal pada saat kebutuhan belanja justru meningkat,” kata Rizal.
Rizal mengatakan jika penerimaan tidak meningkat secara struktural, pemerintah akan memiliki pilihan yang semakin terbatas, yakni memangkas belanja produktif, menunda program, atau memperbesar pembiayaan.
Adapun outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB masih dinilai berada dalam batas yang dapat dikelola. Josua mengatakan angka tersebut masih di bawah batas defisit 3% PDB dan belum menunjukkan kondisi darurat fiskal.
Josua memperkirakan defisit 2026 berada di kisaran 2,75%-2,95% PDB. Namun, ruang pengaman fiskal dinilai sudah tipis karena defisit 2,85% hanya menyisakan jarak 0,15 poin persentase dari batas 3%.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja 18,2%. Defisit baru mencapai 0,91% PDB.
Di sisi lain, subsidi dan kompensasi pada semester I telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu tahunan. Pembiayaan utang bersih hingga Juni juga mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN.
“Defisit 2,85% masih terkendali dari sisi besaran, tetapi sudah tidak menyediakan banyak ruang untuk menghadapi kejutan baru berupa pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, penurunan penerimaan, atau kenaikan biaya utang,” kata Josua.
Rizal juga menilai yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran defisit, tetapi kualitas penggunaannya. Menurut dia, tambahan pembiayaan masih dapat dibenarkan apabila digunakan untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan, memperluas basis pajak, dan menciptakan lapangan kerja.
Sebaliknya, risiko terhadap kesinambungan fiskal akan semakin besar jika defisit digunakan untuk menopang belanja rutin dan program dengan multiplier effect rendah.
Kedua ekonom juga menyoroti sejumlah program baru pemerintah, termasuk kendaraan listrik dan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII). Josua menilai program baru berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila menciptakan kewajiban belanja berulang, insentif pajak tanpa batas waktu, atau jaminan pemerintah.
Menurut dia, program kendaraan listrik lebih jelas menjadi beban fiskal dalam jangka pendek. Pemerintah merencanakan subsidi untuk 1 juta motor listrik produksi nasional sebesar Rp3 juta per unit, sehingga biaya langsung maksimal mencapai sekitar Rp3 triliun.
Namun, manfaat jangka panjangnya bergantung pada kemampuan program tersebut memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi impor BBM, menekan subsidi energi, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan ekspor dan penerimaan pajak baru.
Sementara Rizal menilai kendaraan listrik dan PFII seharusnya tidak menciptakan ketergantungan permanen terhadap insentif fiskal. Setiap program baru perlu memiliki fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, serta evaluasi manfaat ekonomi.
“Setiap program baru harus mempunyai fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, secara umum RAPBN 2027 masih dapat dikatakan prudent dari sisi angka defisit. Namun, pemerintah mulai menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata.
“APBN yang sehat bukan sekadar APBN dengan defisit kecil, tetapi APBN yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan basis penerimaan yang lebih besar di masa depan,” kata Rizal.
(dhf)
