Kehadiran bursa mineral ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, bursa ini disiapkan agar Indonesia memiliki acuan harga mandiri untuk komoditas dan mineral strategis.
Friderica menilai langkah ini sangat krusial mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas terbesar di dunia, namun selama ini masih bergantung pada acuan harga luar negeri.
“Ini adalah tujuan yang mulia, mengingat Indonesia merupakan penghasil komoditas besar, namun selama ini acuan harganya tidak berada di dalam negeri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pembentukan acuan harga domestik melalui bursa mineral juga diharapkan mampu meminimalkan risiko kecurangan perpajakan, seperti transfer pricing. Pada akhirnya, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan besarnya, hal ini bisa menjadi acuan harga untuk mencegah transfer pricing dan praktik sejenisnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Friderica.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis akan resmi beroperasi pada awal tahun 2027 mendatang.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026,” ungkapnya.
Langkah strategis ini akan berfokus pada pembentukan harga acuan nasional (Indonesia Reference Price) untuk berbagai produk ekspor unggulan.
“Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Prabowo.
Inisiatif tersebut dirancang untuk menghadirkan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas tinggi bagi seluruh pelaku usaha.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ungkapnya.
Prabowo juga mengatakan Pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada mekanisme penentuan harga pasar luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tegas Prabowo.
Melalui pembentukan bursa ini, Indonesia menargetkan peran yang lebih dominan dalam perdagangan global.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” pungkasnya.
(smr/ros)
