Atas temuan tersebut, Purbaya mengatakan akan menyampaikan laporan KPPN kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, Purbaya mengaku belum bertemu dengan Kepala BGN yang baru tersebut.
Menurut Purbaya, Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal setelah menjabat sebagai pimpinan BGN.
"Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi. Begitu udah selesai konsolidasi, saya datang ke sana," ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan, hasil survei KPPN tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG, khususnya dari sisi penggunaan anggaran di lapangan.
Anggaran Sementara Rp229 Triliun
Sebelumnya, BGN melaporkan anggaran MBG tahun 2026 untuk sementara telah dipangkas dari pagu Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan penyesuaian tata kelola program.
Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, mengatakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan sebelum proses pembenahan tata kelola selesai. Saat ini BGN masih meninjau berbagai komponen yang memengaruhi penggunaan APBN agar pelaksanaan program lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun, angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," kata Lili di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, peninjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan program setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari meminta publik tidak menjadikan angka anggaran yang beredar sebagai angka final. Sebab, proses pembenahan tata kelola masih berlangsung dan pemerintah masih diberi waktu satu bulan oleh presiden untuk menyelesaikan penataan ulang program.
"Kalau berbicara angka, saya mohon jangan dijadikan angka final dulu. Proses pembenahan masih berlangsung sehingga belum ada keputusan mengenai sekolah mana yang akan berubah ataupun jumlah penerima manfaat yang akan disesuaikan," ujar Arumsari.
Dia menjelaskan, saat ini BGN masih memverifikasi data sekitar 39 ribu sekolah. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyesuaian agar pelaksanaan Program MBG benar-benar tepat sasaran.
Arumsari menegaskan arahan Presiden bukan lagi semata mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan memperbaiki kualitas pelaksanaan program.
Menurut dia, seluruh aspek akan dievaluasi, mulai dari kualitas makanan, susu, proses distribusi, pengemasan, hingga penyimpanan, agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.
(lav)
