Kedua, KPK menemukan informasi pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli terkait pembahasan pelepasan kawasan hutan pada Juli lalu bukan kali pertama. Lembaga antirasuah tersebut mencatat ada tiga pertemuan yang berlangsung pada April, Mei, dan Juni 2026 antarkedua lembaga. Pihak Pemkab Kuansing bukan hanya Suhardiman; demikian pula Kemhut bukan hanya Raja Juli.

Ketiga, penyidik juga menerima informasi Pemkab Kuansing sempat memberikan suap SG$12.500 ke pejabat Kemhut pada Mei 2026. Akan tetapi, mereka enggan mendetailkan nama dan jabatan pemberi serta penerima suap tersebut.

"Mengenai dugaan pemberian uang maupun adanya beberapa pertemuan sebagaimana disampaikan, kami tidak berada pada posisi untuk mengonfirmasi ataupun memberikan tanggapan atas materi yang menjadi bagian dari proses penyidikan," kata Ristianto.

"Kementerian Kehutanan berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan akan bersikap kooperatif apabila diperlukan keterangan atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

(dov/frg)