Dindin menyatakan seremoni tersebut dijadwalkan digelar di Pontianak besok, Jumat (7/8/2026).
“Jadi besok ada acara seremonial dari Kemenko [Perekonomian] yang di-lead oleh KSP di Pontianak untuk mulai ekspor kembali,” tegas dia.
Sebelumnya, KSP telah menggelar rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis dan LTJ, yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga (K/L), BUMN dan BUMD, aparat penegak hukum, serta asosiasi pelaku usaha terkait.
Usai rapat, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan terdapat kekosongan aturan terkait dengan kandungan maksimal LTJ dalam mineral kritis yang diekspor.
Untuk itu, dia menegaskan aparat penegak hukum (APH) tidak boleh menghambat ekspor mineral kritis sebab tidak terdapat aturan yang dilanggar.
“Ekspor yang mengandung LTJ sebagai logam ikutan menjadi masalah seperti kasus di Pangkalpinang. Ini karena ada kekosongan aturan tentang kandungan maksimal mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan,” kata Dudung melalui tayangan resmi KSP, Senin (27/7/2026).
Dalam perkembangannya, KSP mengungkapkan 85 LS ekspor komoditas olahan tambang telah resmi diterbitkan.
Adapun, mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas, antara lain alumina, katoda tembaga, dan komoditas turunan dari nikel.
KSP menegaskan surveyor pelat merah PT Sucofindo (Persero) telah menyepakati batas toleransi kandungan mineral ikutan. Selama hasilnya memenuhi standar kesepakatan, proses ekspor tetap disetujui.
"Lembaga resmi yang mengecek telah menyepakati bahwa kandungan sebesar 0,00 sekian persen itu diperbolehkan. Pihak surveyor, dalam hal ini PT Sucofindo, baru saja menerbitkan Surat Penetapan [SP] agar kegiatan ekspor dapat berjalan," ungkap Kepala KSP Dudung Dudung Abdurachman, Senin (3/8/2026).
Adapun, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusuma mencatat sebanyak 120 laporan surveyor (LS) ekspor komoditas logam sempat tertahan dan belum terbit.
Arif menyampaikan bahwa 120 LS yang belum tuntas tersebut berasal dari berbagai komoditas hasil operasional pertambangan di Sulawesi, Kalimantan Barat, hingga Bangka Belitung.
Sekadar caratan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alumina yang masuk dalam kode HS 28182000 (aluminium oksida) sepanjang 2025 mencapai 5,27 juta ton.
Adapun, PT BAI dikendalikan oleh kongsi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan kepemilikan saham 60% dan dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam sebesar 40%.
PT BAI mengoperasikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) berkapasitas 1 juta ton per tahun di Mempawah, Kalimantan Barat.
Inalum sendiri menargetkan ekspor alumina dari SGAR Mempawah mencapai sekitar 350.000 ton-400.000 ton tahun depan.
Rencana ekspor itu mengambil porsi sekitar 40% dari keseluruhan kapasitas produksi alumina SGAR Mempawah sebesar 1 juta ton.
Direktur Keuangan Inalum Ken Permana mengatakan sebagian besar produksi alumina akan dikirim untuk smelter aluminium perseroan di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.
“Kami memang fokusnya ke depan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium kita baik yang eksisting maupun yang rencana pengembangan ke depan,” kata Ken saat dikonfirmasi, Jumat (5/9/2025).
Ken menuturkan permintaan alumina dari pasar ekspor saat ini relatif tinggi. Kendati demikian, dia menegaskan perseroannya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas smelter aluminium di dalam negeri.
(azr/ros)
