BPS mencatat tiga sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terdiri dari pertanian sebesar 28,75%, perdagangan 17,8%, dan industri pengolahan 13,53%.
Hampir 60% pekerja Indonesia masih terkonsentrasi di tiga sektor tersebut menggambarkan bahwa transformasi struktural ke arah pertumbuhan ekonomi berbasis jasa modern dan bernilai tambah tinggi terlihat masih berjalan lambat.
Di sisi lain, secara komposisi berdasarkan pendidikannya, Indonesia masih didominasi oleh pekerja berkeahlian rendah hingga menengah. Hal ini terlihat dari komposisi pekerja menurut pendidikan.
Lulusan SD ke bawah tercatat 35,4%, SMA berada di urutan kedua 20,72%, SMK 13,12%, SMP 17,58%. Sementara, Diploma I-III tercatat hanya 2,42%, dan Diploma IV, lulusan S1/S2/S3 hanya 10,75%.
Pekerja Informal Masih Dominan
Struktur ketenagakerjaan Indonesia juga masih menghadapi tantangan dari besarnya porsi pekerja informal. Sejalan dengan sektor lapangan usaha yang masih bergerak di sektor pertanian, sebanyak 59,3% penduduk bekerja atau sekitar 87,88 juta orang masih bekerja di sektor informal.
Sementara, pekerja formal hanya 40,7% dari total pekerja, sebanyak 60,31 juta orang. Memang, jika dibandingkan data Februari 2026, jumlah pekerja formal naik sekitar 380 ribu orang.
Akan tetapi, kenaikan ini tak banyak mengubah fakta bahwa, sekurang-kurangnya, 6 dari 10 pekerja Indonesia masih menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan informal.
Ini juga tergambar dari data penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Tren Pekerja Penuh juga relatif stagnan di 66,8% naik tipis dari posisi Februari 66,77%, dan masih lebih rendah dari posisi November 2025 yang tercatat 67,94%.
Begitu juga dengan Tingkat Setengah Pengangguran (TSP), pada Mei sebesar 7,28%, naik tipis dari Februari yang 7,27%, dan turun dari November 2025 7,81%. Di saat yang sama, Tingkat Pekerja Paruh Waktu masih tinggi dari posisi November 2025 yang hanya 24,24%, menjadi 25,97% pada Februari 2026, dan 25,93% pada Mei 2026.
Dominasi pekerja informal itu juga mencerminkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada usaha berskala kecil, pekerjaan mandiri, maupun pekerjaan keluarga yang umumnya memiliki produktivitas lebih rendah.
Dalam perspektif makroekonomi, struktur pasar kerja seperti ini ikut memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi memang dapat tetap tercapai jika jumlah orang yang bekerja naik, tetapi apabila sebagian besar tambahan itu malah terserap ke sektor informal, peningkatan produktivitas nasional jadi terbatas. Sebab, pekerja sektor informal umumnya memiliki kepastian pendapatan yang relatif rendah daripada pekerja formal.
Di sisi lain, jumlah pekerja formal yang terbatas juga ikut membatasi basis penerimaan negara melalui pajak penghasilan, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, sampai kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya secara berkelanjutan.
Akibatnya, ketika dorongan konsumsi musiman mereda, fondasi permintaan domestik juga ikut melemah untuk menjaga laju belanja masyarakat tetap tinggi. Padahal, konsumsi menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini sudah terlihat dari data konsumsi rumah tangga yang tercatat mulai kehilangan momentum pada kuartal II-2026, lantaran musim konsumsi seperti Ramadan dan Idul Fitri berakhir. BPS mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun menjadi 5,06% dari 5,52% pada kuartal sebelumnya.
Pekerja Terdidik Banyak Menganggur
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang tercatat turun, namun jika dirinci terlihat bahwa tenaga kerja terdidik relatif lebih sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia.
Data BPS menunjukkan, TPT berdasarkan tingkat pendidikan para penganggur ini didominasi oleh Diploma (I-IV), S1/S2/S3, yang jika digabung menjadi paling besar 10,84%. Disusul lulusan SMK sebesar 7,68%, dan SMA 6,17%. Sementara, SMP hanya 4,16%, dan SD ke bawah 2,31%.
Hal ini bukan berarti pendidikan tinggi menyebabkan pengangguran, atau 'percuma sekolah tinggi-tinggi', tapi menunjukkan bahwa penciptaan pekerjaan berkeahlian tinggi belum bisa mengejar pertumbuhan lulusan perguruan tinggi.
Dan membuat sarjana, bahkan lulusan S2 dan S3 lebih banyak menganggur, daripada lulusan SMP dan SD.
Di samping itu, program pemerintah lewat kementerian pendidikan menggelar sekolah vokasi juga ternyata belum cukup memenuhi kebutuhan industri dengan angka penganggur SMK yang relatif masih tinggi.
Dengan begitu, meski Indonesia banyak melahirkan tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi, tapi justru belum tersedia lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan ini.
Terbatasnya lapangan kerja berkeahlian tinggi ini juga berpengaruh pada upah yang dikantongi pekerja.
BPS mencatat rata-rata upah buruh Indonesia berada di Rp3,39 juta per bulan. Dengan rincian, pendidikan SD ke bawah Rp2,12 juta per bulan, sementara Diploma, dan S1-S3 Rp4,99 juta.
Rendahnya upah diterima ini sejalan dengan sektor yang menampung pekerja Indonesia, yakni pertanian, perdagangan, dan jasa sederhana.
Dengan angka upah itu juga tergambar bahwa kenaikan kesempatan kerja belum sepenuhnya bisa diterjemahkan jadi peningkatan daya beli yang kuat, dan dapat berpengaruh pada besaran konsumsi rumah tangga, yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(dsp/aji)
