Hendra menjelaskan smelter berteknologi HPAL memegang peranan yang sangat vital karena mampu mengolah nikel kadar rendah (limonit) menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP).
MHP inilah yang kemudian diproses kembali menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat, dua komponen kunci pembentuk katoda baterai NMC untuk kendaraan listrik.
Tanpa keandalan pasokan dari smelter HPAL, cita-cita Indonesia menjadi pemain utama rantai pasok EV global dinilai akan sulit tercapai.
"Potensinya besar, tetapi kita tidak boleh tutup mata bahwa untuk menghasilkan MHP berkualitas tinggi, konsumsi bahan kimia pendukung seperti asam sulfat sangatlah masif, dan harganya di pasar internasional sangat fluktuatif," tutur Hendra.
Menurutnya, jika beban operasional ini terus membengkak tanpa adanya mitigasi atau insentif penyeimbang di sisi hulu, efisiensi rantai pasok EV berbasis NMC berisiko terganggu.
"Jika insentif hilir kuat namun smelter di hulu tertekan lonjakan biaya operasional, maka ekosistem kendaraan listrik yang kita bangun tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan," kata Hendra.
Sebagai informasi, pengembangan smelter nikel berteknologi HPAL di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar dan padat investasi dibandingkan dengan smelter pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta analisis industri pertambangan, biaya belanja modal atau capital expenditure (capex) pabrik HPAL mencapai sekitar US$65.000/ton kapasitas nikel atau Rp1,04 miliar/ton kapasitas nikel.
Angka ini jauh di atas biaya smelter RKEF yang berada di kisaran US$13.000 atau setara dengan Rp210 juta/ton kapasitas nikel.
Tingginya biaya investasi ini dipicu oleh kompleksitas teknologi hidrometalurgi yang memerlukan peralatan khusus tahan asam dan tekanan tinggi (seperti tabung autoclave), fasilitas pengelolaan limbah ketat, serta infrastruktur pendukung untuk mengolah bijih nikel kadar rendah (limonit) menjadi MHP.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tengah mengarahkan kebijakan insentif untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai NMC sebagai bagian dari strategi memperkuat industri nikel nasional.
Bahlil mengatakan pemberian insentif bagi kendaraan listrik berbasis NMC menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan pasar mobil listrik yang menggunakan bahan baku nikel.
"Ke depan akan ke sana [Insentif NMC menjadi] bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Bahlil, kendaraan listrik dengan baterai lithium ferro phosphate (LFP) belum menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia tidak memiliki bahan baku utama untuk memproduksi baterai tersebut.
Sebaliknya, Indonesia saat ini tengah membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel atau NMC, sehingga arah pengembangan industri kendaraan listrik nasional akan difokuskan pada teknologi tersebut.
"Gini, kalau untuk [EV] yang jarak-jarak pendek itu [menggunakan baterai] LFP biasanya, tetapi kalau yang jarak panjang itu [baterai] nikel masih lebih paten. Jadi kalian jangan terprovokasi," ujar Bahlil.
Meski biaya produksi baterai NMC lebih tinggi, dia meyakini kendaraan listrik berbaterai nikel menawarkan performa yang lebih baik sehingga memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan listrik berbaterai LFP.
(wdh)
