Per Juni 2026, realisasi defisit adalah 0,76% terhadap PDB, sedikit sedikit melebar dari angka 0,7% pada 31 Mei 2026.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai kenaikan tukin bagi pegawai Kemenhan dan prajurit TNI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan penyesuaian dilakukan melalui peningkatan indeks tunjangan kinerja dari sebelumnya sekitar 70% menjadi 90% dari nilai tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan.
Sebelumnya, pembayaran tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemenhan menggunakan indeks 70% dari nilai tukin nasional sesuai kelas jabatan.
Sementara itu, melalui perpres terbaru, tukin dinaikkan menjadi 90%. Dengan demikian, nominal tukin yang diterima juga meningkat sesuai kelas jabatan masing-masing.
Namun, kata dia, ini bukan berarti kenaikan nominal sebesar 20%, melainkan hanya kenaikan indeks pembayaran dari 70% menjadi 90%, sedangkan nominal pastinya berbeda pada setiap kelas jabatan.
"Benar, Presiden [Prabowo Subianto] telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kemenhan juga telah menerima salinan Peraturan Presiden tersebut dan saat ini sedang menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dia saat dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (29/7/2026).
Rico belum mengelaborasi mengenai nominal kenaikan tukin tersebut. Namun, menyitir Peraturan Presiden No. 102/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, besaran tukin yang diberikan kepada prajurit TNI adalah pada rentang Rp1,96 juta hingga Rp37,81 juta pada 2018.
Sementara itu, menurut Peraturan Presiden No. 104/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, besaran tukin yang diberikan kepada pegawai Kemenhan adalah pada rentang Rp1,96 juta hingga Rp29,08 juta pada 2018.
(dov/wdh)
