“Ini tentu masih dalam proses, tapi kita berharap bahwa ini akan bisa mengurangi kesulitan yang ada, tapi akan lebih selektif. Jadi memang akan ada lebih selektif,” ucap Suahasil. 

“Kita berharap nanti ketika kita melakukan ini, celah fiskal dan yang lainnya tetap menjadi perhatian.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan menambah TKD, terutama bagi daerah dengan belanja pegawai yang melebihi 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut Purbaya, pemerintah akan melakukan relaksasi terhadap batas belanja pegawai yang kini dipatok pada batas 30% tersebut. Selain itu Purbaya menyebut bahwa pemerintah juga akan menganggarkan tambahan belanja ke daerah.

“Untuk daerah-daerah yang belanja pegawainya diatas 30% nanti ada yang signifikan kan, Nanti kan belanjanya, pembagiannya pasti kurang kan. Nanti Kementerian Dalam Negeri akan mengatur supaya ada belanja tambahan dari pusat di sana,” kata Purbaya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Purbaya belum mau menyebut nominal yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini.

“Kan belum selesai APBN ya. Nanti kementerian dalam negeri dan kita [Kemenkeu] mungkin akan berdiskusi ya,” sebut Purbaya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi TKD di sepanjang semester I-2026 sebesar Rp357,4 Triliun. Angka tersebut sudah mencapai 51,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh APBN yakni sebesar Rp693 triliun.

Realisasi TKD pada semester I-2026 ini dipengaruhi oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan presentase yang lebih tinggi meski lebih rendah secara nominal, Realisasi DAna Alokasi Umum yang lebih tinggi, realisasi Dana Alokasi Khusus yang tinggi, realisasi dana desa dan realisasi transfer lainnya.

Kemenkeu mencatat terdapat penyesuaian pagu TKD pada APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp693 triliun sehingga menjadi Rp706,3 triliun, termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatera dan tambahan dana otonomi khusus Papua.

(lav)