Kilang Baru
Di sisi lain, Badiul memaparkan bahwa jika pemerintah membangun kilang baru dari nol alias grass root refinery (GRR), anggaran negara yang akan terkuras bakal sangat masif.
“Kalau kita bandingkan dengan proyek [GRR] Kilang Tuban, misalnya, yang diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barel per hari diperkirakan membutuhkan dana investasi raksasa US$16 miliar hingga US$18 miliar,” jelasnya.
Dalam catatan Fitra, pembangunan kilang baru atau GRR memang jauh lebih mahal daripada kilang pengembangan atau RDMP. Kilang baru berkapasitas 300.000 barel per hari (bph) diperkirakan membutuhkan US$16—US$18 miliar.
Sebaliknya, jika kilang baru tersebut ditargetkan memiliki industri turunan seperti petrokimia, investasinya dapat melampaui US$20 miliar atau sekitar Rp260—Rp330 triliun.
Walhasil, Badiul menegaskan perlu adanya perhitungan terkait dengan internal rate of return (IRR) dan payback period dalam proyek pembangunan kilang solar menjadi avtur ini.
“Perlu diingat bahwa investasi strategis pada sektor avtur harus berpijak kuat pada proyeksi permintaan pasar jangka panjang,” jelasnya.
Konsumsi bahan bakar penerbangan diakuinya sangat sensitif terhadap dinamika eksternal, seperti perlambatan ekonomi global, ancaman pandemi, konflik geopolitik internasional, serta fluktuasi harga tiket pesawat komersial.
“Hal ini menuntut fleksibilitas teknologi kilang jangka panjang agar investasi besar ini tidak menjadi aset terbengkalai di masa depan,” ungkapnya.
Proyek Pertamina
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia bakal mengalami surplus solar sekitar 3—4 juta ton usai berlakunya biodiesel B50. Nantinya, dia mendorong solar tersebut diolah menjadi avtur.
Bahlil menyatakan sedang menyusun peta jalan pengembangan avtur dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Dia pun menargetkan terdapat pabrik pengolahan avtur yang dibangun pada akhir 2026. Pabrik tersebut direncanakan dibangun agar nantinya Indonesia dapat berupaya menyetop impor avtur.
“Nah, ini kita tahap berikutnya adalah kita akan mendorong untuk membangun avtur, karena bahan baku avtur itu hampir sama dengan solar juga. Sekarang saya dengan Pertamina lagi membuat roadmap, bahkan insyaallah doakan, pada 2026 akhir, ini sudah bisa kita lakukan untuk memulai pembangunan pabrik avtur,” kata Bahlil usai peresmian B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).
“Tujuannya apa? Kita akan mencoba untuk juga tidak lagi melakukan impor avtur,” tegas dia.
Bahkan, Bahlil mendorong agar bensin bernilai oktan (RON) 92, 95, dan 98 juga dapat diproduksi seluruhnya dari kilang dalam negeri—guna mengurangi ketergantungan impor.
“Supaya apa? Tidak lagi ada persoalan tentang impor. Tidak ada lagi pikiran-pikiran spekulasi yang muncul seolah-olah ada sesuatu dalam permainan impor-impor. Kita ingin semuanya ada di dalam negeri,” tutur Bahlil.
Dalam sambutannya pada peresmian B50, Bahlil menguraikan rerata konsumsi solar nasional adalah 38—40 juta kiloliter (kl) per tahun, di mana Indonesia secara historis mengimpor sekitar 3—4 juta kl per tahun di antaranya.
“Dengan implementasi B50, maka kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita, dan ini adalah pertama kali,” tegasnya.
Adapun, Kementerian ESDM membidik Kilang domestik seperti Kilang Dumai dan kilang di Kalimantan Timur untuk dioptimalkan untuk memproduksi ratusan ribu hingga jutaan barel guna memasok kebutuhan maskapai penerbangan domestik dan menutup keran impor.
Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) melalui Kilang Cilacap mengembangkan program Green Refinery untuk memproduksi bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) berbahan baku minyak jelantah.
Pada 2026, kapasitas kilang bioavtur nasional diproyeksikan mencatat surplus sebesar 0,23 juta kl.
(smr/wdh)
