"Anggarannya belum cair. Tapi ada atau tidak ada anggaran, Badan POM akan tetap berjalan terus dan mendukung secara maksimal Program Makan Bergizi Gratis," tegasnya.
Taruna menjelaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan surveillance, pemeriksaan bahan pangan yang digunakan, hingga pemberian edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.
Ia menambahkan, BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan dalam memberikan edukasi kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) maupun para penjamah pangan agar standar keamanan pangan tetap terjaga selama program berlangsung.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan distribusi MBG kembali dimulai pada 13 Juli 2026 di berbagai daerah setelah sempat dihentikan selama masa libur sekolah.
BGN menyebut seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melakukan berbagai persiapan agar operasional berjalan aman, lancar, serta kualitas setiap porsi makanan tetap terjaga.
Program MBG sebelumnya dihentikan sementara selama libur sekolah berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Menurut BGN, kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp3 triliun.
Sementara itu, BPOM sebelumnya juga mengungkapkan belum menerima tambahan anggaran pengawasan MBG setelah alokasi dana sebesar Rp675 miliar yang sempat disetujui kembali ditarik oleh Kementerian Keuangan.
Meski demikian, BPOM memastikan pengawasan keamanan pangan dalam program MBG tetap menjadi prioritas untuk menjamin makanan yang diterima para siswa aman dan memenuhi standar mutu.
(dec)
