Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menilai penerapan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 50% terhadap solar alias B50 justru berpotensi mendorong peningkatan impor metanol hingga 2,5 juta ton per tahun.
Head Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menyebut potensi lonjakan impor metanol itu terjadi karena kapasitas produksi di dalam negeri masih terlampau jauh untuk mencukupi kebutuhan program B50.
"Impor metanol berpotensi naik 2,5 juta ton karena B50,” ungkap Andry saat dihubungi Kamis (2/7/2026).
Andry menjelaskan saat ini kapasitas produksi metanol domestik hanya sekitar 400.000 ton secara anual, sedangkan penerapan B50 membutuhkan metanol hingga 2,9 juta ton per tahun.
“Transisi ke FAME membutuhkan metanol dan Indonesia masih bergantung pada impor. Upaya memangkas impor solar justru menambah impor metanol di sisi lain,” tambahnya.
Adapun, B50 diprediksi membutuhkan FAME sebesar 16,7—18 juta kiloliter (kl). Sementara itu, kebutuhan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk B50 diprediksi mencapai 15,2—16,3 juta ton.
Di sisi lain, implementasi B40 bakal menghemat devisa Rp133,3 triliuan dan diperkirakan dapat meningkat hingga Rp170 triliun seiring berlakunya B50.
Selain itu, B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
Sekadar informasi, Chief Executive Officer PT Arutmin Indonesia Ido Hotna Hutabarat mengungkapkan proyek hilirisasi batu bara menjadi metanol yang digarap perseroan bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) ditargetkan mulai dibangun pada akhir 2026.
Ido menjelaskan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi 2 juta ton metanol, dengan kebutuhan sekitar 7,7 juta ton batu bara berkualitas rendah atau 3.400 kcal/kg GAR.
Ido mengungkapkan kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) proyek tersebut mencapai US$2,5 miliar atau sekitar Rp43,54 triliun (asumsi kurs Rp17.415/US$).
“Total capex yang kami butuhkan sebesar US$2,5 miliar. Kami akan melakukan groundbreaking pada 2026 untuk EPC selama 36 bulan, dan kami memperkirakan akan mulai produksi pada akhir 2029,” kata Ido dalam MetConnex 2026, Selasa (12/5/2026).
Dia menargetkan proses engineering, procurement, dan construction (EPC) berlangsung selama tiga tahun, sehingga proyek tersebut ditargetkan mulai memproduksi metanol pada 2029.
Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan terdapat rencana pembangunan kilang metanol di Bontang, Kalimantan Timur.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan proyek tersebut direncanakan menyerap pasokan gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
“Iya [ada rencana pembangunan kilang metanol] di Bontang. Di Kalimantan Timur, di Bontang,” kata Djoko saat ditemui awak media di IPA Convex 2026, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, proyek tersebut dinilai potensial lantaran ditopang sejumlah sumber pasokan gas di sekitar wilayah tersebut, yakni wilayah kerja (WK) North Ganal hingga WK West Ganal.
“Karena kan ada Geliga, nanti ada penemuan lagi, ada Maha. Jadi kalau bikin metanol bisa continue, bisa lama. Sementara ini, [target serapan gasnya] 80 MMSCFD,” ujarnya.
Meski demikian, Djoko mengaku belum ada penandatanganan heads of agreement (HoA) untuk proyek tersebut. Dia juga mengklaim tak mengingat investor yang bakal menyuntikan modal untuk membangun kilang metanol tersebut.
(azr/wdh)
