Dalam pertemuan itu, Robert menuturkan pimpinan KPK turut lengkap hadir dalam pertemuan dengan Purbaya. Di antaranya Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK, hingga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. 

Sebelumnya, KPK memang mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027 dari Rp762 miliar menjadi Rp989 miliar setelah mendapat berbagai masukan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Anggaran tersebut diklaim telah dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja di KPK. Adapun tambahan anggaran akan dialokasikan untuk seluruh bidang di KPK sesuai dengan beban kerja masing-masing.

Diketahui, dalam outlook APBN Semester II-2026 yang dipaparkan oleh Purbaya, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau naik menjadi 102,6% dari pagu APBN. 

Kenaikan belanja negara ini didorong oleh kebutuhan mendukung berbagai program prioritas. Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) diproyeksikan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9% dari pagu APBN. 

Sementara itu, belanja non K/L diperkirakan mencapai Rp1.615,1 triliun atau 98,5% dari pagu APBN. Transfer ke daerah (TKD) juga diproyeksikan mencapai Rp696,9 triliun atau 100,6% dari pagu APBN. 

Selain itu, pemerintah mengusulkan tambahan belanja sebesar Rp132 triliun yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah, terutama pembayaran subsidi dan kompensasi energi.

Imbas proyeksi belanja yang membengkak, Purbaya memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).  

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Kenaikan defisit tahun ini terjadi seiring meningkatnya proyeksi belanja negara yang melampaui pagu anggaran. Dalam outlook APBN 2026 yang dipaparkan, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.

(mfd/ell)