“Nah, kemudian metodenya, bahwa kita memang prioritas adalah yang menggunakan pembangunan grid extension atau pembangunan jaringan,” kata dia.
Dia juga menyatakan daerah-daerah terisolasi akan dikembangkan sumber listriknya dengan dengan memanfaatkan energi setempat, mayoritas energi baru terbarukan (EBT) baik melalui pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
“Kemudian untuk daerah-daerah isolatif, kita kembangkan dengan memanfaatkan energi setempat, ya. Baik itu mikrohidro, PLTS, maupun PLTP,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin menjelaskan pemerintah terus memperbarui data wilayah yang belum terjangkau energi listrik.
"Untuk gambaran sebaran lokasi belum berlistrik PLN 2025, sebenarnya di wilayah Indonesia ini kita sudah memetakan sejak 2025 desa-desa, lokasi-lokasi, atau titik-titik yang belum berlistrik," ujarnya.
Ahmad menyebutkan, dari hasil pemetaan tersebut, mayoritas wilayah yang belum teraliri listrik berada di kawasan Indonesia bagian timur.
Namun, wilayah lain seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi ternyata juga masih memiliki tantangan serupa dalam pemenuhan rasio elektrifikasi.
Perinciannya, di Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara terdapat 5.555 lokasi yang belum dialiri listrik. Provinsi dengan jumlah terbanyak berada di Papua Pegunungan yang mencapai 2.122 lokasi.
Sementara itu, di Jawa terdapat 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.
Ahmad menuturkan saat ini program Lisdes juga telah diperkuat sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
"Jadi pemerintah berdasarkan 10.068 lokasi itu memetakan lokasi-lokasinya dan Presiden berkomitmen untuk menganggarkan. Sejak 2025, termasuk tahun ini, anggaran telah diberikan untuk melistriki lokasi-lokasi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di perdesaan," tuturnya.
Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan empat metode utama untuk memperluas akses kelistrikan. Pertama, perluasan jaringan listrik, yaitu menyambungkan jaringan dari titik terdekat.
Kedua, dengan cara pembangunan mini grid atau PLTS komunal di wilayah atau pulau terpencil, pegunungan, dan kawasan lainnya yang sulit dijangkau jaringan listrik karena jaraknya terlalu jauh sehingga lebih memungkinkan dibangun pembangkit tenaga surya.
Ketiga, terdapat program PLTS individual beserta baterai yang saat ini lebih banyak dilaksanakan oleh PLN, sementara pemerintah berfokus pada perluasan jaringan dan pembangunan mini-grid.
Keempat, adanya program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk instalasi listrik untuk rumahnya. Kemudian pemeriksaan atau pengujian untuk Sertifikat Laik Operasi [SLO]. Selanjutnya juga diberikan biaya penyambungan ke PLN serta token listrik perdana sebesar Rp100.000. Program ini telah berlangsung selama beberapa tahun hingga saat ini," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan penyambungan listrik sekitar 1,2 juta rumah tangga dari program listrik desa sepanjang 2025—2029.
Adapun, sepanjang 2025, program Lisdes sudah menjangkau 1.403 lokasi. Dari besaran itu, telah dibangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 3.773 km, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 3.056 km, dan gardu distribusi berkapasitas total 92.300 kilovolt ampere (kVA).
Khusus 2026, untuk program Listrik Desa, pemerintah menganggarkan dana Rp10,3 triliun yang bersumber dari rupiah murni Rp994 miliar dan anggaran belanja tambahan (ABT) Rp9,3 triliun.
Adapun, kebutuhan investasi untuk program listrik desa sampai akhir 2029 diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
Program Listrik Desa ini diprioritaskan untuk rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia.
(smr/wdh)
