"Ini tentu saja membuat sistem di Jawa yang tadinya memang kami mengakui ada pemadaman bergilir, sistemnya langsung meningkat menjadi jauh lebih andal," tuturnya.
Menurut Darmawan, saat ini terjadi pergeseran tren di mana produksi batu bara kalori rendah terus meningkat, sementara ketersediaan batu bara kalori menengah dan tinggi justru mengalami penurunan.
"Sejalan dengan proses waktu, produksi batu bara kalori yang rendah itu meningkat, sedangkan produksi batu bara dengan kalori yang menengah dan tinggi semakin menurun," jelas Darmawan.
Melihat situasi tersebut, PLN bergerak cepat meminta dukungan regulasi dari pemerintah agar pasokan pembangkit listrik di Jawa tetap aman.
"Maka dalam hal ini Kementerian ESDM, kemudian dari PLN kami mengoreksi ini dengan adanya khusus pasokan batu bara dengan kalori menengah ke atas, on top dari existing supply yang sudah ada," tambahnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tengah membentuk tim pengadaan batu bara untuk pasokan PLN.
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR.
Bahlil juga menyebut pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan-perusahaan batu bara kurang lebih 190 juta ton dengan kuota untuk PLN sebesar 154 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus, PLN masih kekurangan 20 juta ton batu bara untuk pasokan mereka tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
Adapun, pembentukan tim pengadaan batu bara ini dilakukan agar insiden kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang sempat terjadi pada 2022 tidak terulang.
Bahlil mengaku cukup geram jika kondisi pada 2022 tersebut kembali terulang tahun ini. Walhasil, tim tersebut dibentuk untuk mengawasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN dan swasta.
Bahlil bahkan membuka potensi melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam tim besutannya tersebut.
“Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. [Pada] 2022 juga begini. Masak tiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Dia mengelaborasi tim tersebut terdiri atas perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.
“Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Dalam perkembangannya, Bahlil mengaku sedang mengkaji peluang revisi harga batu bara DMO atau domestic price obligation (DPO).
“Tidak ada, [harga batu bara] DMO tetap. Kita masih kaji, belum ada keputusan,” kata Bahlil
Adapun, batas harga DMO untuk batu bara yang disuplai ke sektor kelistrikan ditetapkan senilai US$70/ton, sedangkan ke sektor industri seperti semen dan pupuk US$90/ton. Ketentuan tersebut tidak berubah selama 8 tahun terakhir.
(smr/wdh)
