Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kering juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta menurunkan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan.
Dampak lanjutan yang perlu diantisipasi ialah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas ekstrem.
BMKG selanjutnya mengingatkan bahwa kemarau panjang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi melalui gangguan produksi pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga komoditas dan inflasi daerah.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah mitigasi sejak dini.
Di sektor pertanian, upaya yang disarankan antara lain penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi secara lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pada sektor kehutanan dan pengelolaan lahan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di wilayah rawan.
Sementara di kawasan perkotaan, BMKG mendorong pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, hingga pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk selama musim kemarau.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit akibat suhu panas seperti heatstroke.
Selain itu, BMKG mendorong pengelolaan waduk dan sumber daya air secara lebih adaptif untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat, irigasi pertanian, maupun pembangkit listrik tenaga air. Pemerintah juga didorong memperkuat cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta mempercepat diversifikasi sumber energi.
"Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga," kata Faisal.
(wep)
