Purbaya mengatakan, uang yang akan ditarik tersebut berasal dari kas negara yang selama ini di simpan di Bank Indonesia (BI) dengan nilai total mencapai Rp425 triliun.

Tetapi, otoritas fiskal negara menggarisbawahi penggunaan dana tersebut tidak dapat digunakan oleh bank untuk membeli instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun pada September 2025 yakni ke Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp55 triliun; BTN sebesar Rp25 triliun; dan BSI Rp10 triliun.

Tambah Lagi Rp76 Triliun 

Tak berapa lama, Purbaya kembali menambah penempatan likuiditas dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya mengatakan, tambahan tersebut dilakukan sebagai respons atas lesunya permintaan kredit perbankan. Menurut dia, itu juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan uang beredar menjadi sekitar 7% pada Oktober dari bulan sebelumnya yang sekitar 13%.

"Saya bilang, 'ternyata masih kurang'. Makanya saya tambah lagi Rp76 triliun. Jadi ada gas lagi sedikit di ekonomi," ujar Purbaya dalam peluncuran Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, penambahan dilakukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masing-masing senilai Rp25 triliun.

Kemudian, ada penambahan dana senilai Rp1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta.

Meski begitu, di akhir tahun Purbaya menarik kembali dana pemerintah yang sebelumnya dialihkan ke perbankan sebanyak sebesar Rp75 triliun untuk keperluan belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya mengaku langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari efektivitas penempatan dana di perbankan yang semula ditujukan untuk mendorong daya beli masyarakat lewat penyaluran kredit.

Namun, dia mengakui hal itu belum cukup maksimal, dan juga tecermin dari kinerja pertumbuhan kredit yang justru masih cukup stagnan sejak guyuran dana diberlakukan pada September lalu.

Tambah Lagi Rp100 Triliun

Tak berhenti sampai situ saja, pada Maret, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun. menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun.

Hal itu dilakukan demi meredam kenaikan imbal hasil (yield) surat utang imbas eskalasi Timur Tengah yang memanas.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp100 triliun masukin ke sistem perekonomian. Kita  maintain likuiditas di sistem keuangan kita dengan serius,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun dengan skema enam bulan, suntikan dana Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management. 

Di sisi lain, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini.

Dia juga tidak menampik tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil atau seperti dana Rp200 triliun, melainkan untuk menyerap instrumen surat utang.

Wacana Ditarik Lagi ke BI dengan Bunga Lebih Besar

Awal Juni lalu, dalam menanggapi pelemahan rupiah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sempat memastikan bakal menaikkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Sentral atas penempatan dana pemerintah di BI.

Perry menjelaskan rekening pemerintah yang ditempatkan di Bank Sentral diberikan remunerasi, saat ini otoritas moneter sedang menghitung besaran remunerasi yang bakal diberikan. Perry menyatakan kenaikan remunerasi diharapkan dapat menurunkan beban bunga pemerintah.

“Pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi ada  peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Perry, langkah tersebut juga menjadi salah satu jurus untuk menjawab sorotan yang diberikan lembaga pemeringkat ihwal beban bunga yang harus dibayarkan atas utang, dia memastikan interest spending tersebut dalam kondisi terkendali.

Kalau remunerasi BI kita taikkan secara neto kan tetap terkendali sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating interest spending-nya terkendali,” ungkap dia.

Hal ini juga kemudian mulai dilakukan oleh kementerian keuangan secara bertahap. Direktur Jenderal Perbendaharan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengonfirmasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di perbankan telah diambil secara bertahap. Akan tetapi otoritas fiskal tidak memerinci kapan dan jumlah saldo yang diambil pada 24 Juni 2026 yang lalu.

Tak Jadi Ditarik, Malah Ditambah 

Selang satu hari usai pernyataan Astera, Purbaya justru mengatakan bahwa dirinya akan kembali menempatkan SAL ke perbankan. Hal ini dia lakukan usai menemui jajaran direksi Bank Himbara yang menyebut bahwa saat ini likuiditasnya kering.

“Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah, tadinya 200 tambah saya, saya tambah Rp100 triliun. Nanti ada yang Rp75-100 triliun lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita,” kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (26/6/2026).

Purbaya bilang, dengan suntikan likuiditas di perbankan Himbara ini, maka bunga di pasar akan menjadi turun dan perekonomian dapat kembali lari.

Purbaya juga mengakui bahwa dirinya sempat menarik pendanaan di Himbara oleh permintaan dari beberapa pihak, namun hal tersebut justru membuat likuiditas perbankan menjadi kering.

“Atas permintaan beberapa pihak suruh tarik, saya tarik. Rupanya jadi kering [likuiditasnya] dan enggak ada sumber uang lagi. Jadi saya balikin lagi. Kemarin sudah ditarik Rp100 triliun kalau enggak salah. Jadi tinggal 175 jenisnya,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, suntikan pemerintah ke Himbara tersebut merupakan satu-satunya engine untuk pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perekonomian untuk tetap berjalan.

Terdapat lima bank Himbara yang akan memperoleh guyuran dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah tersebut yakni Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan BRI. Purbaya mengatakan bahwa dirinya hanya akan mengguyur dana  ke lima perbankan tersebut.

Hari ini, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi total  Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di perbankan totalnya akan mencapai Rp381 triliun.

Juda mengeklaim permintaan kredit saat ini cukup tinggi sehingga SAL dapat mendorong perbankan agar likuiditas tetap banyak. 

Juda menjelaskan pada bulan ini pemerintah sejatinya sempat menarik SAL di perbankan sebanyak Rp110 triliun namun dana tersebut segera dikembalikan. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah dana sebanyak Rp110 triliun sebagai dana siaga yang siap kapan saja ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Juda menegaskan SAL milik pemerintah senilai Rp381 triliun akan disimpan di perbankan hingga Desember 2026.

“Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026,” kata Juda ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026). 

(ell)