“Kalau konversinya itu ke kompor listrik menurut saya hanya pemborosan dan targetnya tidak akan tercapai,” tegasnya.
CNG Lebih Efektif
Menurut Fahmy, rencana pemerintah memasifikasi penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) bakal lebih efektif menekan konsumsi LPG, alih-alih melalui program konversi kompor listrik.
Dia menyatakan bahan bakau CNG—yakni gas bumi — cukup melimpah di Indonesia. Pemerintah hanya perlu memproduksi tabung CNG berukuran 3 kilogram (kg) dan menggembangkan teknologi injeksi CNG.
“Dia [kompor listrik] membutuhkan listrik yang tinggi. Kemudian juga kalau harus membeli baru kan harganya juga tidak murah. Akan tetapi, kalau CNG, saya asumsikan itu yang berubah hanya dari LPG menjadi CNG. Sementara itu, kompornya itu tetap bisa digunakan,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program kompor listrik yang dicanangkan berjalan pada 2027 memiliki anggaran anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar.
Bahlil menambahkan kompor listrik tersebut akan menggunakan model dan teknologi terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.
"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas dari pembaruan perangkat memasak tersebut.
Pemerintah ingin memastikan transisi teknologi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pengguna.
"Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan program ini masih dalam tahap penggodokan intensif.
Pemerintah saat ini sedang melakukan penghitungan dan kajian mendalam bersama sejumlah pihak terkait.
"Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dulu. Kita masih berhitung, makanya tadi anggaran memang sudah ada indikatornya. Namun, kita baru mau diskusi dengan Bappenas, karena sekarang paralel sedang melakukan kajian untuk konversi kompor listrik," ujar Eniya.
Ihwal teknis penyaluran dan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas, kementerian belum menetapkan keputusan final.
Namun, Eniya memberikan bocoran mengenai kriteria wilayah potensial yang diprioritaskan, salah satunya adalah daerah yang memiliki pasokan listrik melimpah dan stabil.
"Belum tahu [terkait dengan penyaluran]. Ini nanti kan kalau pengguna kompor listrik, pasti tempat yang listriknya stabil. Itu kan salah satu kriteria yang mudah kita prediksi ya, lalu tempat yang mungkin surplus listrik dalam satu sistem. Kita sedang bahas dengan PLN juga," jelasnya.
Program kompor induksi tersebut memang sempat diusulkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) dengan menyasar masyarakat miskin.
Meski sudah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah, program tersebut tetiba dibatalkan dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 pada 2022.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah membuat program bagi-bagi rice cooker gratis kepada masyarakat miskin mulai November 2023, yang memakan anggaran negara hingga Rp347 miliar.
Untuk diketahui, Kementerian ESDM melaporkan impor LPG pada Januari—Februari 2026 mencapai 1,31 juta metrik ton atau setara 83,97% dari total kebutuhan sebanyak 1,56 juta metrik ton.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM produksi LPG domestik pada periode sebelum perang Iran meletus pada 28 Februari hanya sekitar 130.000 metrik ton.
Per Januari hingga Februari 2026, kebutuhan LPG tercatat mencapai 26.000 metrik ton per hari.
“Dari grafik yang kami sampaikan terlihat bahwa produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional,” kata Sekretaris Ditjen Migas Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (9/4/2026).
Berdasarkan asal negaranya, impor LPG yang dilakukan Indonesia sampai 1 April 2026 mayoritas didatangkan dari Amerika Serikat (AS), dengan porsi sebesar 68,91% dari total impor.
Posisi kedua, ditempati oleh Uni Emirat Arab (UEA) dengan porsi impor sebesar 11,83% dari total impor. Berikutnya, merupakan Arab Saudi dengan total impor sebesar 7,36% dari total impor.
Keempat, Qatar dengan porsi impor 5,21% dari total impor. Lalu, Australia dengan porsi impor 3,81% dari total impor. Selanjutnya, 2,61% impor LPG didatangkan dari Kuwait.
“Untuk situasi saat ini, dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya pada 2026,” ujar Rizwi.
(azr/wdh)
