1. Masifkan PLTS Atap untuk Memecah Ketergantungan Sistem Terpusat
Solusi pertama adalah mengubah paradigma dari sistem terpusat (centralized grid) yang rawan tumbang, menjadi sistem desentralisasi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Dengan fasilitas melalui regulasi dan insentif bagi sektor industri, komersial, hingga rumah tangga untuk memasang PLTS Atap, masyarakat dapat memproduksi listrik secara mandiri. Ketika jaringan utama PLN mengalami gangguan teknis atau kelebihan beban, pasokan listrik di titik-titik konsumen tetap aman karena ditopang oleh energi surya mandiri.
"Ini menciptakan bantalan (buffer) energi yang kuat di tingkat tapak," jelas Tata.
2. Sahkan Regulasi Power Wheeling untuk Membuka Sumbatan Distribusi Energi Bersih
Solusi kedua ialah implementasi skema "power wheeling", yaitu hak pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN oleh produsen listrik swasta berbasis energi terbarukan.
Saat ini, menurut Tata, banyak industri yang ingin beralih ke energi bersih tetapi terhambat oleh keterbatasan pasokan hijau dari PLN. Melalui power wheeling, produsen energi surya skala besar dapat menyalurkan listrik bersihnya langsung ke konsumen industri menggunakan jaringan yang ada.
Langkah ini dinilainya tidak hanya mempercepat target 100 GW energi surya, tetapi juga mengurangi beban investasi hulu PLN, sehingga PLN bisa lebih fokus menjaga keandalan dan perawatan jaringan transmisi utama demi mencegah pemadaman massal.
"Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib kelistrikan jutaan warga dan industri pada segelintir pembangkit besar berbasis fosil. Jika satu titik transmisi atau pasokan hulu bermasalah, dampaknya langsung melumpuhkan satu pulau," ungkap Tata.
"Pulau Jawa, misalnya, merupakan tempat berputarnya 60-70% ekonomi Indonesia, sehingga memerlukan diversifikasi energi melalui penggunaan energi terbarukan. Kunci agar pemadaman bergilir tidak terulang kembali adalah desentralisasi melalui PLTS Atap dan fleksibilitas jaringan lewat power wheeling."
Tata menilai pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa merupakan bukti nyata rapuhnya sistem kelistrikan nasional yang terlalu didominasi oleh satu sumber daya, yaitu batu bara.
"Saat ini, kebutuhan batu bara domestik melalui harga DMO [domestic market obligation] sudah sangat besar, yaitu sekitar 220 juta metrik ton. Angka ini lebih dari separuh produksi batu bara di akhir pemerintahan SBY dan periode pertama Pemerintahan Joko Widodo," jelasnya.
"Indonesia akan kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut walaupun merupakan negara pengekspor batu bara, apalagi dengan disparitas harga DMO dan harga global yang semakin besar saat ini. Akibatnya, kekurangan pasokan batu bara akan terus menghantui Indonesia dan mengancam ketahanan energi."
(ros)
