Sekadar informasi, sebelumnya beredar kabar RUPSLB PLN bakal digelar pada Senin (15/6/2026). Akan tetapi, hingga kini agenda tersebut dikabarkan masih belum terlaksana.
RUPSLB tersebut direncanakan digelar di tengah persoalan pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Pemadaman listrik dilaporkan ramai-ramai oleh masyarakat terjadi di Jawa Barat hingga Jawa Tengah pada medio pekan lalu, Rabu (10/6/2026) dan Kamis (11/6/2026).
Menurut EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, terdapat kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Greg mengungkapkan saat ini sistem kelistrikan Pulau Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik, meskipun sempat terdapat kendala operasional.
“Sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik, meskipun terdapat kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah,” kata Greg.
Dalam perkembangannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan batu bara khususnya kalori sedang untuk kebutuhan PLN. Bahlil mengatakan langkah ini dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, tim pengadaan akan berisi anggota dari PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil mengaku telah menggelar rapat intensif selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi. Hasil pertemuan tersebut, teridentifikasi bahwa PLN tengah menghadapi kelangkaan jenis batu bara spesifik, yakni kalori sedang yang memiliki kualitas cukup baik. Di sisi lain, ketersediaan jenis batu bara ini terus menyusut.
Masalah juga muncul dari sisi ketidaksesuaian nilai keekonomian bagi para produsen batu bara.
“Sementara [stok batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70. Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10—12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]. Itulah yang menjadi problem kepada mereka,” kata Bahlil.
Adapun, saat ini, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun.
Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan-perusahaan batubara sebesar kurang lebih 190 juta ton. Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150—160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(azr/wep)
