Adapun, daya minimal kompor umumnya berkisar antara 1.000 hingga 1.200 watt. Sementara itu, mayoritas pelanggan rumah tangga di Indonesia masih berada di golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Walhasil, pemerintah atau PT PLN (Persero) harus melakukan peningkatan daya secara massal ke minimal 2.200 VA agar listrik rumah tangga tidak anjlok (jepret) saat kompor digunakan bersamaan dengan alat elektronik lain.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program kompor listrik yang dicanangkan berjalan pada 2027 memiliki anggaran anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar.
Bahlil menambahkan kompor listrik tersebut akan menggunakan model dan teknologi terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.
"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas dari pembaruan perangkat memasak tersebut.
Pemerintah ingin memastikan transisi teknologi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pengguna.
"Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan program ini masih dalam tahap penggodokan intensif.
Pemerintah saat ini sedang melakukan penghitungan dan kajian mendalam bersama sejumlah pihak terkait.
"Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dulu. Kita masih berhitung, makanya tadi anggaran memang sudah ada indikatornya. Namun, kita baru mau diskusi dengan Bappenas, karena sekarang paralel sedang melakukan kajian untuk konversi kompor listrik," ujar Eniya.
Ihwal teknis penyaluran dan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas, kementerian belum menetapkan keputusan final.
Namun, Eniya memberikan bocoran mengenai kriteria wilayah potensial yang diprioritaskan, salah satunya adalah daerah yang memiliki pasokan listrik melimpah dan stabil.
"Belum tahu [terkait dengan penyaluran]. Ini nanti kan kalau pengguna kompor listrik, pasti tempat yang listriknya stabil. Itu kan salah satu kriteria yang mudah kita prediksi ya, lalu tempat yang mungkin surplus listrik dalam satu sistem. Kita sedang bahas dengan PLN juga," jelasnya.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(smr/wdh)
