Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut berkomentar soal kabar Presiden Prabowo Subianto akan mengganti Wakil Menteri Pertahanan Marsekal (Kehormatan) Donny Ermawan Taufanto yang kini menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Kabarnya, purnawirawan TNI AU tersebut akan digantikan seorang sipil yang berprofesi sebagai pengusaha.

Nama yang belakangan mencuat dan menguat adalah Pendiri dan CEO PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp), Norman Joesoef. Dia bukan hanya sipil, tapi juga sosok non partai politik.  

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai sosok dari kalangan nonmiliter tetap memiliki peluang untuk mengisi posisi Wamenhan. “Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI," kata dia dikutip dari laman DPR, Senin (10/08/2026).
 
Menurut dia, keberadaan wakil menteri dari kalangan sipil akan tetap berjalan baik asalkan pembagian tugas dan kewenangan jelas, komunikasi berjalan baik, serta seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama, sinergi dapat berjalan secara profesional.

“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” kata Politikus Partai Gokar tersebut.

Dia berpendapat, latar belakang profesi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan sosok yang layak menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan. Dia menilai posisi tersebut membutuhkan figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi.