Dalam paparannya, Widiyanti menjelaskan pagu indikatif 2027 mengalami penurunan 29,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling besar terjadi pada program pariwisata yang menyusut 64,67%, serta program pendidikan dan vokasi yang turun 45,78%.
Menurut dia, kondisi tersebut akan berdampak terhadap ruang gerak kementerian dalam menjalankan program prioritas, termasuk kegiatan belajar mengajar di Politeknik Pariwisata.
Selain itu, sumber dana utama berupa rupiah murni juga mengalami penurunan sebesar 31,16%. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Politeknik Pariwisata justru ditargetkan naik 10,01%.
"Kami memahami Politeknik Pariwisata akan secara perlahan diminta untuk tidak lagi bergantung pada rupiah murni, meskipun pada tahun 2027 sebagai jangka pendek hal ini tentunya memiliki dampak di kegiatan belajar mengajar," ujarnya.
Minta Dukungan Dana Alokasi Khusus
Widiyanti juga menyoroti belum masuknya sektor pariwisata dalam prioritas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2027. Saat ini DAK hanya diprioritaskan untuk bidang kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian.
Padahal, menurutnya, dukungan DAK sangat penting untuk membantu peningkatan amenitas dan infrastruktur dasar di berbagai destinasi wisata yang masih membutuhkan pembenahan.
"Oleh karena itu, kami tengah mengadvokasikan agar sektor pariwisata dapat memperoleh dukungan tersebut melalui penyampaian surat maupun pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Widiyanti.
Ajukan Tambahan Rp1,99 Triliun
Dengan pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun, Kemenpar mengajukan tambahan anggaran Rp1,99 triliun sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp3 triliun.
"Sehingga dengan anggaran pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun, Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Widiyanti menilai kondisi saat ini menjadi paradoks karena kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional terus meningkat, sementara dukungan anggaran justru menurun.
Ia menyebut devisa pariwisata pada 2025 mencatat capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan target kinerja sektor tersebut pada 2027 juga meningkat signifikan.
Rincian Kebutuhan Anggaran Ideal
Kemenpar merinci kebutuhan anggaran ideal sebesar Rp3 triliun terdiri dari kebutuhan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp1,8 triliun, Politeknik Pariwisata Rp1 triliun, serta Badan Pelaksana Otorita Rp123,8 miliar.
Selain itu, kementerian juga mengusulkan alokasi Rp43,3 miliar untuk tugas pembantuan agar program pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sementara dalam pagu indikatif yang tersedia saat ini, Satuan Kerja Pusat hanya memperoleh Rp602,4 miliar, Politeknik Pariwisata Rp353,5 miliar, dan Badan Pelaksana Otorita Rp54 miliar.
"Dengan demikian, pagu indikatif sebesar Rp1 triliun masih belum sejalan dengan kebutuhan program untuk mencapai target pariwisata tahun 2027 dan dibutuhkan pagu ideal sebesar Rp3 triliun," kata Widiyanti.
Program Prioritas Kemenpar pada 2027
Selain mengajukan tambahan anggaran, Kementerian Pariwisata juga telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada 2027. Program tersebut merupakan kelanjutan dari agenda yang telah dilaksanakan pada 2026 dengan fokus utama pada peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pemerintah akan tetap memprioritaskan aspek keselamatan wisata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program tersebut mencakup upskilling dan reskilling pelaku pariwisata untuk meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan wisata ekstrem maupun pengembangan desa wisata.
"Fokus utama kami tetap diarahkan kepada peningkatan keselamatan berwisata, utamanya lewat sumber daya manusia, upskilling, reskilling, untuk peningkatan kesiapan dalam pelaksanaan wisata ekstrem dan desa wisata melalui pendampingan dan sertifikasi," ujar Widiyanti.
Selain itu, Kemenpar akan memperluas program pariwisata berkualitas yang tidak hanya menyasar wisata minat khusus, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi dan layanan wisata. Program unggulan lain yang akan dilanjutkan adalah Event by Indonesia serta pengembangan konsep Tourism 5.0 yang diarahkan untuk mendukung sektor industri, pemasaran, dan penyelenggaraan event.
Digitalisasi hingga Penguatan Desa Wisata
Widiyanti menjelaskan bahwa sejumlah program digitalisasi masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan agar dapat direalisasikan secara optimal. Program tersebut antara lain pengembangan sistem perizinan penyelenggaraan event terpadu secara daring, pembaruan Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas), serta penguatan jaringan desa wisata di berbagai daerah.
"Untuk program digitalisasi ini ada kebutuhan program yang hanya dapat dilakukan dengan pagu ideal, yakni pengembangan sistem perizinan penyelenggaraan event terpadu secara online dan pembaruan data Sistem Informasi Pariwisata Nasional atau Sisparnas," katanya.
Dalam pengembangan desa wisata, Kemenpar menerapkan strategi intervensi secara bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa. Untuk desa wisata rintisan, fokus diberikan pada pemetaan potensi wisata dan penguatan dasar pengembangan destinasi.
Sementara itu, desa wisata yang telah berkembang akan didorong melalui pengembangan produk wisata dan sarana pendukung. Adapun desa wisata yang telah maju dan dikenal wisatawan akan difokuskan pada perluasan pasar melalui penguatan promosi dan pemasaran guna meningkatkan daya saing destinasi.
"Kementerian Pariwisata menerapkan strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian," ujar Widiyanti.
(dec)
