Arum menegaskan, fokus utama BGN bukan pada jumlah dapur yang beroperasi, melainkan memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Karena itu, pembahasan mengenai SPPG harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari kebutuhan penerima manfaat, bukan sebaliknya.
“Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk pihak di luar pengambil kebijakan, yang terpenting adalah dapur memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. BGN bahkan tengah menyiapkan indeks baru untuk mengukur pemenuhan standar tersebut.
“Yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru. Memenuhi itu, ya sudah,” kata Arum.
Lebih lanjut, Arum menilai pendekatan BGN saat ini berbeda dengan sebelumnya yang cenderung berfokus pada penambahan jumlah dapur. Kini, lembaganya melakukan refokus dengan menempatkan kebutuhan penerima manfaat sebagai prioritas utama.
“Kalau yang dulu mungkin ujungnya eksplorasi dapur, pokoknya harus sebanyak mungkin dapur. Kami enggak mau. Pokoknya penerima manfaat dulu, kita refokusi, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah di dalam kondisi memang memerlukan itu. Baru konsekuensinya pasti ada soal SPPG,” tuturnya.
(ain)
