Posisi ULN pemerintah pada April sebesar US$ 216,4 miliar. Tumbuh sebesar 3,7% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret sebesar 3,8% yoy.
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Adapun posisi ULN swasta pada April tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% yoy. Membaik ketimbang kontraksi Maret yang sebesar 1,4% yoy.
"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret sebesar 6,3% yoy," demikian laporan BI.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta.
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ada di 29,6% pada April dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5%.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terang laporan BI.
(aji)
