Guna mendukung upaya tersebut, BPJS Kesehatan telah berinvestasi pada infrastruktur GPU dan mengembangkan sejumlah use case berbasis AI serta agen digital dengan peran membantu proses identifikasi kecurangan.
“Agen inilah yang membantu mengidentifikasi terjadinya fraud dan lain sebagainya. Tahun ini sampai bulan Agustus 2026 kurang lebih bisa mendeteksi [fraud] Rp1 triliun,” cerita Aji.
Menurut dia, kemampuan mendeteksi fraud menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terlebih saat ini BPJS Kesehatan mengelola pembayaran klaim sekitar Rp170 triliun per tahun dari anggota lebih dari 280 juta peserta.
Sebagai gambaran, BPJS Kesehatan setiap bulan mengeluarkan sekitar Rp16,5 triliun untuk pembayaran layanan kesehatan, sementara penerimaan iuran berada di kisaran Rp14 triliun.
“Jadi ada defisit kurang lebih Rp2 triliun setiap bulan. Karena itu penting memastikan anggaran yang kami keluarkan lebih tepat sasaran dan tepat bayar,” pungkas dia dalam acara The Agentic Leap: Empowering Indonesia’s Digital Leadership and Winning the Enterprise AI Race.
(mef/wep)
