Harris menambahkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, setiap pembangunan pembangkit listrik baru berskala besar wajib tercatat dan direncanakan terlebih dahulu dalam dokumen resmi negara, dalam hal ini RUPTL.
"Oh iya tentunya, karena kan regulasi kita mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dahulu di dalam RUPTL. Tentunya nanti itu akan di-update di sana [RUPTL]," tutur Harris.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW melalui RUPTL 2025—2034.
Dari total ini, sekitar 76% atau 52,9 GW kapasitas akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage.
Adapun, jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu PLTS sebesar 17,1 GW, pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) sebesar 7,2 GW, pembangkit listrik panas bumi (PLTP) sebesar 5,2 GW, pembangkit listrik tenaga air (PLTA sebesar 11,7 GW, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) sebesar 0,9 GW.
Untuk mendukung integrasi energi hijau tersebut, di RUPTL juga mencantumkan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri dari PLTA pumped storage 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.
Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diperkuat.
Dalam catatan Kementerian ESDM, pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 GW PLTS dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian energi nasional.
"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini," ujar Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Terkait target ini, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis ESDM Jisman P. Hutajulu sebelumnya membeberkan kementerian dan PLN akan menggarap PLTS tahap pertama sebesar 17 GW terlebih dahulu.
“Komitmen pemerintah menuju pemerataan energi terbarukan di tempat terpencil. Mulai dari pengembangan PLTS 100 GW. Pak Rizal [Direktur Manajemen Pembangkitan PLN] kita sudah sampaikan, tahap awal adalah 17 GW,” ungkap Jisman di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Power Development Forum 2026, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dia juga menambahkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan PLTS 100 GW mencapai sebesar US$71,3 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Dengan kebutuhan investasi jumbo tersebut, pemerintah pun mengajak partisipasi dari para pelaku usaha swasta untuk terlibat dalam proyek jumbo tersebut.
Adapun, Kementerian ESDM mengklasifikasikan proyek PLTS ini dalam dua jenis. Hal yang pertama PLTS skala besar dan yang kedua PLTS skala kecil.
PLTS skala besar yang terhubung jaringan ditarget memiliki kapasitas mencapai 87,5 gigawatt peak (GWp) yang disertai dengan BESS sebesar 111 gigawatt hour (GWh). Estimasi tarif untuk PLTS ini sekitar US$5,5—25 sen per kilowatt hour (kWh).
Lalu, untuk PLTS skala kecil ditargetkan mencapai 13,2 GWp dengan 34,8 GWh BESS. Estimasi tarif untuk PLTS skala kecil sekitar US$9—40 sen per kWh atau sesuai dengan kapasitas BESS yang terpasang.
(smr/wdh)
