Penilaian tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara perusahaan dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, peran strategis dalam struktur Danantara, maupun dukungan yang diperkirakan akan diberikan negara apabila diperlukan.
Hubungan Erat
Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menggunakan pendekatan top-down dalam proses pemeringkatan.
Lembaga tersebut tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), karena perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan, memiliki rekam jejak yang terbatas, serta belum memiliki operasi mandiri yang signifikan.
Dengan demikian, faktor utama yang menopang peringkat DIM saat ini berasal dari keterkaitannya dengan pemerintah, bukan dari kekuatan kredit stand-alone perusahaan.
Lembaga pemeringkat itu menilai hubungan kepemilikan antara DIM dan pemerintah bersifat kuat dan berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui, DIM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur kelembagaan Danantara.
Dalam struktur tersebut, Danantara bertugas mengelola dan mengoptimalkan portofolio aset serta investasi BUMN, sementara DIM berfungsi sebagai entitas pengelola investasi yang menjalankan strategi penempatan modal dan eksekusi investasi.
Moody's menilai kerangka hukum yang ada makin memperkuat hubungan tersebut karena DIM dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara dan setiap perubahan kepemilikan harus dilakukan melalui perubahan undang-undang.
Selain faktor kepemilikan, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap operasional dan pengambilan keputusan investasi perusahaan. Integrasi tata kelola dinilai tercermin dari keterkaitan antara jajaran manajemen dan dewan di Danantara dengan DIM.
"Keterkaitan manajemen senior dan representasi dewan antara BPI Danantara dan DIM mendukung keselarasan strategi serta pelaksanaan investasi," tulis Moody's.
Pengawasan pemerintah juga terlihat dari struktur anggaran perusahaan. Anggaran tahunan DIM dikonsolidasikan ke dalam anggaran Danantara yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Danantara.
Dewan tersebut beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif, sehingga memberikan jalur pengawasan langsung pemerintah terhadap alokasi sumber daya dan prioritas strategis perusahaan. Selain itu, rencana kerja dan anggaran tahunan DIM juga wajib dikonsultasikan dengan DPR.
Dalam menjalankan investasi, DIM menerapkan mekanisme persetujuan berlapis. Setiap proposal investasi harus melalui proses evaluasi yang dapat melibatkan Komite Investasi internal, direksi, dewan komisaris, hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham tunggal, tergantung pada nilai dan materialitas transaksi yang diajukan.
Dari sisi keuangan, Moody's menilai posisi likuiditas DIM berada dalam kategori sangat kuat. Likuiditas perusahaan ditopang oleh suntikan modal dari BPI Danantara yang berasal dari aliran dividen BUMN dalam struktur Danantara.
Pada 2025, DIM menerima injeksi modal awal sebesar Rp70 triliun dan diperkirakan memperoleh tambahan modal Rp50 triliun pada 2026.
Selain itu, BPI Danantara juga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjamin bagi DIM dengan persetujuan Dewan Pengawas, yang semakin memperkuat hubungan finansial antara kedua entitas.
Moody's mencatat DIM juga telah membangun sumber pendanaan eksternal yang cukup besar. Perusahaan berhasil menghimpun dana Rp68,4 triliun melalui penerbitan Patriot Bonds dan memperoleh fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) senilai US$10 miliar, dengan US$1 miliar di antaranya telah berstatus committed.
Sebagian fasilitas kredit tersebut telah digunakan untuk mendanai investasi pada private fund dan aset yang terkait dengan sektor properti. Seiring berjalannya ekspansi investasi, perusahaan diperkirakan akan melakukan penarikan fasilitas kredit lebih lanjut.
"Likuiditas DIM sangat kuat. Perusahaan juga telah membangun saluran pendanaan eksternal, termasuk melalui penerbitan Patriot Bonds dan fasilitas kredit bergulir," lanjut laporan tersebut.
Di samping itu, Moody's juga mencatat bahwa DIM tidak memiliki kewajiban pembayaran dividen serta tidak menghadapi jatuh tempo utang dalam dua hingga tiga tahun ke depan, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan kas.
Outlook Negatif
Terkait prospek peringkat, Moody's menegaskan outlook negatif pada DIM sepenuhnya mengikuti outlook negatif yang saat ini melekat pada peringkat sovereign Indonesia.
Karena keterkaitan yang sangat kuat tersebut, peluang kenaikan peringkat dalam waktu dekat dinilai kecil.
Dalam jangka panjang, peringkat DIM diperkirakan akan bergerak sejalan dengan peringkat Indonesia. Sebaliknya, penurunan peringkat utang pemerintah berpotensi memicu penurunan rating DIM.
Risiko penurunan juga dapat muncul apabila terjadi perubahan mandat, kepemilikan, atau peran perusahaan dalam struktur Danantara yang mengurangi ekspektasi dukungan luar biasa dari pemerintah.
Moody's juga menyebut faktor tata kelola atau governance menjadi pertimbangan utama dalam aksi pemeringkatan ini.
Kepemilikan penuh pemerintah melalui BPI Danantara serta tingginya tingkat pengawasan terhadap strategi, pendanaan, dan keputusan investasi perusahaan dinilai menjadi fondasi utama yang mendukung kualitas kredit DIM saat ini.
(cpa/naw)
