“Jejaknya tetap bisa dibaca jika kita tahu dari mana harus melihatnya,” kata Josua ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (3/6/2026). 

Jalur pertama adalah barang impor yang dibeli langsung rumah tangga. Jalur ini paling mudah dibayangkan namun bukan yang paling besar dampaknya. Ketika nilai tukar rupiah melemah, barang-barang yang diimpor langsung dan dibeli konsumen seperti handphone, elektronik, suku cadang kendaraan, obat-obatan tertentu, dan sebagian kosmetik menjadi lebih mahal dalam rupiah. 

Namun, pedagang biasanya menahan kenaikan harga dalam jangka pendek dengan menggunakan stok lama atau menekan margin. "Dampaknya baru terasa ketika siklus pengadaan berikutnya tiba dan biaya pembelian sudah naik,” tuturnya. 

Menurut dia, Inflasi inti Mei 2026 yang naik dari 2,44% menjadi 2,59% year on year (yoy), sebagian karena impor barang elektronik yang semakin mahal akibat pelemahan rupiah. Kondisi ini bukan kebetulan mengingat telepon seluler dan laptop tercatat sebagai penyumbang inflasi inti bulanan di Mei 2026.

Jalur kedua adalah biaya bahan baku industri yang tidak terlihat. Jalur ini jauh lebih besar dan lebih tersembunyi. Banyak barang yang terlihat dibuat di Indonesia ternyata sangat bergantung pada bahan baku impor. Industri makanan-minuman memakai gandum, gula, kedelai, bahan pengawet, dan kemasan plastik dari luar negeri. 

Dia mengatakan industri tekstil membutuhkan serat sintetis dan pewarna impor. Industri otomotif mengandalkan komponen, chip semikonduktor, dan baja khusus. Ketika harga komoditas global naik atau rupiah melemah, maka biaya produksi naik, lalu produsen meneruskan kenaikan itu ke harga jual. 

Josua memaparkan data PMI Manufaktur Mei 2026 dari S&P Global mengonfirmasi ini secara langsung: tekanan biaya input tercatat sebagai yang tertinggi kedua dalam sejarah survei sejak April 2011, dan produsen merespons dengan menaikkan harga jual pada laju tercepat sejak Oktober 2013.

“Ini adalah sinyal awal yang sangat kuat bahwa inflasi dari sisi biaya produksi sedang bergerak ke arah harga konsumen,” jelas dia. 

Jalur ketiga adalah energi dan transportasi. Energi merupakan jalur paling langsung dan paling powerful bagi Indonesia. Harga minyak mentah, avtur, dan LPG nonsubsidi semuanya mengikuti harga internasional dan terpengaruh nilai tukar. Ketika harga minyak naik atau rupiah melemah, biaya BBM nonsubsidi naik, avtur naik, ongkos logistik naik, dan tarif angkutan ikut naik. 

Kondisi tersebut, kata dia, bukan sekadar teoritis di mana BPS mencatat kelompok transportasi menyumbang inflasi bulanan 0,61% di Mei 2026, dengan bensin (+0,49%), tarif angkutan udara (+2,75%), pelumas (+3,85%), dan solar (+4,22%) sebagai pendorong utama. 

Seluruh komoditas tersebut terhubung langsung ke harga energi global dan kurs rupiah. Avtur tercatat naik di seluruh bandara domestik pada Mei 2026 seiring kenaikan harga minyak mentah internasional, yang sebelumnya terus naik sejak Januari hingga April 2026 sebelum sedikit terkoreksi di Mei.

Jalur keempat, pangan olahan dan input pertanian. Josua berujar inflasi pangan Indonesia bukanlah semata-mata soal panen lokal. Masuknya impor ke dalam rantai produksi pangan terjadi melalui pupuk, pestisida, pakan ternak, benih, solar untuk distribusi, dan bahan baku pangan impor. 

“Kenaikan harga minyak goreng di Mei 2026, yang menjadi penyumbang inflasi inti terbesar dengan andil 0,04% terhadap IHK umum adalah contoh paling nyata,” terang Josua.

Dia menerangkan harga minyak goreng bergerak mengikuti harga minyak sawit mentah global, yang memang masih dalam tren tinggi meski sedikit turun di Mei 2026 setelah naik terus dari Januari hingga April. 

Artinya, kenaikan harga minyak goreng di rak toko bukan semata karena pasokan lokal, tetapi karena harga CPO internasional mendorong produsen untuk mengutamakan ekspor, sehingga pasokan domestik lebih terbatas dan harga naik.

Jalur kelima, gangguan geopolitik dan rantai pasok global. Ketegangan di Timur Tengah menciptakan gangguan ganda yang saling memperkuat. Pertama, harga energi dan bahan kimia industri naik karena pasokan terancam. Kedua, biaya pengiriman laut naik karena jalur pelayaran terganggu dan asuransi kargo lebih mahal. 

Ketiga, waktu pengiriman memanjang sehingga produsen terpaksa mengurangi pembelian input. PMI Manufaktur Mei 2026 mencatat waktu pengiriman dari pemasok memanjang untuk delapan bulan berturut-turut, dengan alasan langsung berupa perang dan kelangkaan bahan baku.

“Ekspor Indonesia ke pasar internasional bahkan turun dengan penurunan terdalam sejak Agustus 2021, menunjukkan bahwa tekanan geopolitik sudah memotong permintaan ekspor dari luar, bukan hanya menaikkan biaya impor dari dalam,” kata Josua.

Jalur keenam, ekspektasi dan perilaku pelaku usaha. Ketika produsen dan pedagang melihat rupiah melemah, harga komoditas global naik, dan biaya input terus memburuk, pengusaha tidak menunggu stok lama habis sebelum menaikkan harga. 

Mereka menaikkan harga lebih awal untuk menjaga margin dan melindungi diri dari risiko biaya pengadaan berikutnya yang lebih mahal. Ini adalah mekanisme yang mengubah tekanan impor yang seharusnya bersifat sementara menjadi tekanan inflasi yang lebih menetap. 

“Kami mencatat bahwa inflasi dari sisi penawaran kini melampaui inflasi dari sisi permintaan, yang mengindikasikan risiko pass through/penyesuaian biaya dari produsen ke konsumen semakin nyata,” ungkapnya. 

“Jika ekspektasi ini terus terbentuk, kenaikan upah, harga sewa, dan kontrak jasa akan ikut menyesuaikan, dan pada titik itu, tekanan dari luar negeri sudah menjadi masalah domestik yang lebih dalam.”

Jalur ketujuh yakni fiskal, subsidi, dan harga yang diatur pemerintah. Josua mengungkapkan jalur tersebut adalah jalur yang sering tidak terlihat dalam angka indeks harga konsumen (IHK) jangka pendek, tetapi paling menentukan bagi keberlanjutan fiskal. 

Ketika harga minyak dan kurs naik bersamaan, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, LPG 3 kg, dan tarif listrik dengan subsidi. Walhasil, APBN menanggung beban lebih besar atau membiarkan kenaikan diteruskan ke konsumen, yang berarti inflasi naik lebih cepat namun fiskal lebih sehat. 

Dia menyebut defisit neraca perdagangan migas Indonesia sudah bertambah US$2,33 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, tekanan impor energi semakin berat. Jika subsidi tetap dipertahankan, inflasi komponen harga diatur terlihat rendah di atas kertas, tetapi risiko fiskal menumpuk di bawah permukaan.

Saran untuk BI dan Pemerintah

Berdasarkan seluruh jalur transmisi tersebut, Josua menyarankan beberapa langkah yang paling mendesak dilakukan secara bersamaan. Pertama, Bank Indonesia (BI) perlu mempertahankan stabilitas nilai tukar sebagai garis pertahanan pertama melawan inflasi impor. 

“Kami menilai kenaikan suku bunga 50 basis poin sebelumnya sudah merupakan langkah antisipatif yang tepat, dan baseline-nya adalah suku bunga tetap di 5,25%, namun jika tekanan geopolitik memburuk dan rupiah kembali melemah tajam, ruang untuk kenaikan suku bunga tambahan tetap terbuka,” terangnya. 

Kedua, pemerintah perlu membangun sistem pemantauan inflasi impor yang lebih operasional karena BPS tidak memisahkan IHK berdasarkan asal barang, pendekatan gabungan antara data impor per kelompok HS, Indeks Harga Perdagangan Internasional, IHPB, PMI, dan komoditas IHK terpilih harus dikonsolidasikan dalam satu dashboard yang dapat dibaca oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah secara rutin .

Ketiga, ketergantungan bahan baku impor pada sektor-sektor strategis seperti pangan olahan, farmasi, dan industri dasar perlu diturunkan secara terencana melalui kebijakan substitusi impor yang berbasis insentif, bukan hambatan perdagangan semata. 

“PMI Mei 2026 menunjukkan bahwa ketika rantai pasokan global terganggu, sektor manufaktur Indonesia langsung tertekan dari dua sisi sekaligus yakni biaya naik dan volume produksi turun. Kerentanan struktural ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan moneter,” jelas Josua. 

(lav)