"Perkembangan ini menandai eskalasi yang berbahaya dan mengkhawatirkan," tegas Pobee. Menurutnya, situasi ini secara langsung merusak kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 16 April, sekaligus mengikis upaya diplomasi yang rapuh untuk meredakan konflik.
Pobee menyatakan bahwa kehadiran Israel di utara Garis Biru merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, serta melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (2006). Ia menegaskan bahwa pasukan Israel harus mundur ke selatan Garis Biru. Ia juga menambahkan bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya harus melucuti senjata mereka, seraya menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) adalah satu-satunya kekuatan bersenjata yang sah di negara tersebut.
Pobee memperingatkan bahwa ruang bagi upaya diplomasi harus tetap dibuka agar bisa berhasil. Eskalasi lebih lanjut tidak dapat ditoleransi, terutama di tengah munculnya ancaman dari Teheran yang berniat menangguhkan dialog dengan AS, memblokade Selat Hormuz, dan mengaktifkan front pertempuran lainnya.
Kecaman Prancis dan Rusia Atas Operasi Israel
Perwakilan Prancis untuk PBB, Jérôme Bonnafont, menyatakan bahwa delegasinya yang meminta pertemuan darurat ini. Meskipun mengakui hak Israel untuk membela diri, Prancis menegaskan tidak ada alasan yang dapat membenarkan skala operasi militer saat ini di Lebanon.
"Tidak ada yang bisa membenarkan kelanjutan dan skala operasi militer Israel di Lebanon—yang menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan terluka, pengungsian paksa penduduk, serta pendudukan yang kian dalam di wilayah Lebanon," ujar Bonnafont. "Ini merupakan kesalahan strategis besar di pihak Israel."
Bonnafont menambahkan bahwa operasi tersebut bertentangan dengan komitmen yang diambil Israel pada 17 April dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan pentingnya gencatan senjata segera. Terlebih, aksi militer Israel kemarin dinilai sarat simbolisme politik setelah mereka mengibarkan bendera di Benteng Beaufort—lokasi yang pernah menjadi basis militer selama masa pendudukan Israel di Lebanon selatan hingga tahun 2000.
"Israel tengah kembali ke masa lalu yang diyakini banyak orang telah kita tinggalkan. Sejarah memberikan pelajaran penting: penyebab yang sama kemungkinan besar akan menghasilkan dampak yang sama," tegas Bonnafont mengingatkan.
Kecaman serupa datang dari Perwakilan Rusia untuk PBB, Vassily A. Nebenzia. Ia menilai gencatan senjata yang dimediasi oleh Washington pada 17 April lalu antara Yerusalem Barat dan Beirut sayangnya hanya menjadi "topeng" bagi agresi Israel terhadap Lebanon.
Nebenzia menyoroti bahwa di saat dunia sedang menantikan putaran negosiasi berikutnya yang dijadwalkan pada 2 Juni, yang terjadi di Lebanon justru replika dari operasi pembersihan di Jalur Gaza dan pengusiran paksa penduduk.
"Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ide perlawanan bersenjata sebagai satu-satunya alternatif melawan pendudukan kini semakin populer," ujar Nebenzia. Ia memperingatkan bahwa pendudukan lebih lanjut di Lebanon membawa risiko berbahaya terhadap peningkatan ketegangan etnis dan agama, serta potensi pecahnya perang saudara. Ia juga menambahkan bahwa memburuknya situasi di Lebanon adalah konsekuensi langsung dari agresi AS dan Israel terhadap Iran.
Perwakilan Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, mengingatkan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah bukan sekadar prinsip teoretis, melainkan fondasi tatanan internasional yang telah diperjuangkan di ruang sidang PBB selama 80 tahun terakhir.
"Apa yang kita saksikan di Lebanon hari ini adalah dampak dari terkikisnya prinsip-prinsip tersebut. Efek domino bagi Lebanon, kawasan sekitar, dan kredibilitas Dewan Keamanan ini sudah sangat nyata. Melindungi prinsip tersebut adalah tanggung jawab kolektif kita," kata Lassen.
Sementara itu, Perwakilan Lebanon untuk PBB, Ahmad Arafa, menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya telah berupaya meredam krisis, Israel justru memanfaatkan situasi regional yang tegang untuk melakukan eskalasi militer yang berbahaya.
Arafa menegaskan bahwa Israel terus melakukan kampanye penghancuran sistematis secara sengaja dengan menyerang personel medis, rumah sakit, jurnalis, sekolah, lembaga keamanan, pasukan UNIFIL, tempat ibadah, hingga situs arkeologi.
"Dalam banyak kasus, tindakan ini telah memenuhi unsur kejahatan perang," kecam Arafa. Ia menilai situasi ini terjadi akibat kegagalan kolektif komunitas internasional dalam melahirkan solusi, ditambah dengan tidak adanya akuntabilitas hukum. "Hal itu pada akhirnya membuat pelaku merasa jumawa untuk melakukan kejahatan yang sama berulang kali."
Arafa mendesak agar Israel berkomitmen pada gencatan senjata, sehingga Pemerintah Lebanon dapat memperluas kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya. "Negara berjanji bahwa setelah kendali itu tercapai, negara sendiri yang akan bertanggung jawab penuh dan menjawab setiap pelanggaran yang terjadi setelahnya," pungkas Arafa.
(del)
