Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyambut langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunda rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral.

Akan tetapi, APNI mengingatkan Kementerian ESDM untuk melaksanakan janjinya yakni mengundang para penambang untuk membahas formulasi royalti yang nantinya diputuskan.

Ketua Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno menilai, jika pada akhirnya penyusunan formulasi tarif royalti mineral tidak melibatkan pelaku industri, bakal muncul praduga bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan pemerintah.

“Kalau formulasi tidak melibatkan pengusaha akan ada praduga tidak menjalankan good governance, yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau ditetapkan [tarif royalti baru tanpa audiensi dengan penambang] berarti aspirasi pengusaha diabaikan,” kata Djoko ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Sudah Naik