“Universitas tidak bisa diperlakukan seperti pabrik. Ketika hidup mati program studi ditentukan hanya dari logika pasar, maka negara sedang mempersempit mandat pendidikan tinggi menjadi sekadar mesin produksi buruh berijazah,” tegasnya.
Feriyansyah memaparkan, berdasarkan pemetaan nasional pendidikan tinggi, bidang pendidikan justru menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan 6.933 program studi, 55.442 dosen, dan 2.248.294 mahasiswa. Angka ini menempatkan bidang pendidikan sebagai tulang punggung sistem pendidikan nasional.
“Kalau bidang sebesar ini dibaca hanya sebagai oversupply, negara sedang gagal memahami pendidikan sebagai investasi peradaban. Guru bukan sekadar angka supply tenaga kerja, melainkan fondasi republik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti anomali pada bidang teknik yang selama ini dianggap paling relevan dengan kebutuhan industri. Secara nasional, bidang teknik memiliki 6.190 program studi dan 55.731 dosen, namun jumlah mahasiswanya hanya 1.549.701—lebih rendah dibandingkan dengan bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Menurutnya, jika dilihat dari rasio mahasiswa per program studi, bidang teknik justru menunjukkan tingkat okupansi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa bidang lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pembukaan prodi, akses mahasiswa, dan kesiapan pasar kerja.
“Ini membuktikan bahwa bahkan prodi yang paling dipuja negara sebagai masa depan industri pun mengalami ketimpangan okupansi. Negara sibuk memperbanyak etalase teknik, tetapi lupa membangun rumah industrinya,” kata Feriyansyah.
Sebelumnya, rencana penutupan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri disampaikan oleh Kemendiktisaintek. Pemerintah mendorong adanya kesepakatan bersama dengan perguruan tinggi terkait kebijakan tersebut.
“Jadi ini menurut kami di Kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap support teman-teman dari PTPK, tentunya Bapak rektor yang ada di sini semuanya supaya ada kerelaan,” ujar perwakilan kementerian, dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
(dec)
