Di sisi lain, anak usaha PGN tersebut juga mengelola fasilitas kompresi gas, armada pengangkutan, serta infrastruktur lainnya.
Santiaji menambahkan, perseroan siap mengembangkan pemanfaatan CNG secara bertahap, termasuk mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pasar.
Selain itu, pasokan gas bumi yang merupakan bahan baku CNG juga terintegrasi dengan jaringan infrastruktur PGN.
“Kami siap berkontribusi secara optimal sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan, dalam mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional,” kata Santiaji.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah mengkaji perluasan pemanfaatan CNG guna menyubstitusi impor gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) yang tembus 7 juta ton per tahun.
Bahlil menjelaskan komposisi CNG terdiri atas C1 atau metana dan C2 atau etana, komponen tersebut banyak terkandung dalam gas bumi yang diproduksi oleh Indonesia.
Sementara LPG terdiri atas propana (C3) dan butana (C4), di mana dua komponen tersebut tak begitu banyak terkandung dalam gas bumi yang diproduksi Tanah Air.
“Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Namun, dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya, sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Namun, sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).
Selain ingin memperluas pemanfaatan CNG, Bahlil lagi-lagi menggaungkan rencana hilirisasi batu bara menjadi dimetil etil (DME) yang digadang-gadang bakal mengurangi impor LPG Indonesia.
Bahlil juga sempat mengklaim Indonesia telah memulai pembangunan fasilitas gasifikasi batu bara menjadi DME tersebut, tetapi dia tak menjelasakn lebih lanjut.
“Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif,” ujar Bahlil.
Diprediksi Pakar
Adapun, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi potensi gangguan pasokan impor LPG gegara ditutupnya Selat Hormuz.
Ditjen Migas Kementerian ESDM sebelumnya menginstruksikan kilang LPG swasta untuk mengalihkan penjualan LPG industri menjadi dijual ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Nantinya, LPG yang dijual ke PPN tersebut bakal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo memprediksi volume LPG yang dialihkan untuk konsumsi masyarakat umum mencapai 400.000 ton, sebab kebutuhan LPG diperkirakan berada di sekitar 5% dari total kebutuhan nasional sebesar 8,7 juta ton.
“LPG untuk industri hanya sekitar 5% dari kebutuhan nasional 8,7 juta ton per tahun. [Total LPG untuk industri yang bisa dialihkan] sekitar 0.4 juta ton,” kata Hadi ketika dihubungi, Jumat (10/4/2026).
Hadi memprediksi konsumsi gas alam terkompresi atau CNG bakal meningkat, gegara pengalihan LPG industri untuk konsumsi masyarakat. Dia menjelaskan dunia usaha dapat menggunakan produk mini CNG tube, CNG, dan mini LNG, jika kebutuhan LPG-nya tak terpenuhi.
Hadi mengungkapkan, dari sisi biaya, sumber energi tersebut lebih kompetitif karena harga per satuan kalorinya lebih murah sekitar 20% hingga 30% dibandingkan dengan LPG.
“Tinggal meningkatkan konektivitas dan memasang kompresor di setiap jaringan pipa dalam jarak tertentu, CNG bisa didistribusikan ke kawasan-kawasan industri,” tegasnya.
Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan LPG industri sekitar 400.000 ton setara dengan CNG sekitar 50—60 standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
“Hitungan kasar 0.4 juta ton itu setara dengan 50—60 MMSCFD saja. Produksi nasional gas sekitar 6.000 MMSCFD,” ungkap Hadi.
(azr/wdh)
