Jamie Tarabay dan Roxana Tiron (BGOV) - Bloomberg News

Bloomberg, Hari kedua kesaksian Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth di hadapan Kongres menjadi panggung bagi faksi Demokrat untuk melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Trump terkait perang di Iran. Para anggota parlemen menyebut konflik tersebut sebagai tindakan ilegal, tidak populer, dan tidak memiliki tujuan yang jelas.

Senada dengan ketegangan yang terjadi pada Rabu (29/4) di hadapan DPR, Hegseth kembali terlibat adu argumen dengan senator Demokrat. Perpecahan tajam yang mengikuti garis partai muncul dalam berbagai isu, mulai dari biaya perang Iran, personel militer dan perekrutan, serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia, hingga pendanaan untuk Ukraina.

Di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Hegseth tetap menunjukkan sikap defensif. Ia membela kebijakan perang tersebut sebagai langkah krusial untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Namun, ia enggan membeberkan rincian baru mengenai metrik operasional maupun angka US$25 miliar dari Pentagon yang banyak dikritik oleh para analis sebagai estimasi yang terlalu rendah.

Sejumlah anggota parlemen menyoroti ambang batas 60 hari konflik yang, menurut Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act), mewajibkan adanya otorisasi dari Kongres untuk tindakan militer lebih lanjut yang hanya berdasar pada perintah presiden. Senator Demokrat asal Virginia, Tim Kaine, menegaskan bahwa tenggat waktu ini menghadirkan pertanyaan hukum yang kritis bagi pemerintahan Trump.