Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, proses tersebut merupakan hasil hasil komunikasi intensif antara pemerintah dan Wikimedia sejak 23 April. termasuk pertemuan dengan perwakilan kantor pusat Wikimedia di San Francisco, Amerika Serikat.

Ia mengaku bahwa Wikimedia juga telah menyerahkan dokumen awal pendaftaran pada pemerintah. “Untuk hari ini, Wikimedia Foundation dengan tim dari kementerian sudah melakukan tahapan awal pendaftaran, yaitu melakukan penyampaian berkas untuk kemudian segera diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Meutya, Selasa (28/4/2026).

Wikimedia telah menyatakan komitmen untuk mematuhi regulasi Indonesia, di antaranya kewajiban pendaftaran PSE sesuai PP No. 71 Tahun 2019 dan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020.

Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku bagi seluruh platform digital tanpa pengecualian. “Semua PSE wajib daftar, baik itu PSE asing maupun PSE lokal, baik itu berbayar maupun nirlaba,” tutur dia.

Sebelumnya, Komdigi memberikan peringatan kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE. Pemerintah bahkan memberikan tenggat waktu tambahan, dengan potensi sanksi berupa pemblokiran apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar menegaskan, Wikimedia ataupun PSE lain seperti pelaku jasa mesin pencari di internet, perusahaan fintech, e-commerce, juga media sosial, wajib tunduk pada aturan.