Selain pengelolaan TPA, pemerintah daerah juga dinilai telah mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern. Salah satu yang mendapat sorotan adalah pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel di beberapa wilayah.
Diaz menyebut keberadaan fasilitas ini sebagai langkah maju, meskipun masih memiliki keterbatasan kapasitas. “Banyumas sudah memiliki dua RDF plant, meskipun kapasitasnya masih terbatas, dan Cilacap juga memiliki satu. Jadi, walaupun angka pengelolaan sampah masih berada di 27 persen, sudah ada upaya nyata untuk meningkatkan pengelolaan tersebut”.
Meski demikian, angka pengelolaan sampah yang masih berada di kisaran 27 persen menunjukkan bahwa pekerjaan rumah masih cukup besar. Pemerintah pusat berharap daerah terus meningkatkan kinerja melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Salah satu strategi yang didorong adalah implementasi program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL. Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan.
Wamen Diaz menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program tersebut. “Saya berharap dengan adanya PSEL atau waste to energy, angka pengelolaan sampah dapat meningkat. Dengan dukungan Pak Gubernur, kita bisa mendorong program prioritas presiden di Jawa Tengah. Saat ini sudah terdapat tiga wilayah aglomerasi untuk PSEL, yaitu Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya”.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Menurutnya, dengan kepemimpinan yang ada saat ini, berbagai target peningkatan dapat dicapai secara bertahap.
“Saya berharap capaian pengelolaan sampah terus meningkat dan saya yakin, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Jawa Tengah akan semakin bersih dan bebas dari sampah”.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas pendampingan program. Ia menilai pendampingan yang konsisten akan memastikan berbagai program berjalan efektif di lapangan.
“Sudah ada ribuan desa yang mendapatkan pendampingan, dan itu sangat baik. Ke depan, pendampingan program desa dapat diperluas ke sektor transmigrasi, pencegahan stunting dan tuberkulosis, pengembangan desa wisata, penanganan kemiskinan ekstrem, serta isu lingkungan hidup seperti desa bebas sampah”.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan kini menjadi bagian integral dari agenda pembangunan desa. Program desa bebas sampah diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan berbagai sektor. Di antaranya Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.
Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Senior Vice President Institutional Relations and Internal Affairs Danantara David Ber Utomo, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan dunia usaha. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih, Jawa Tengah dinilai berada pada jalur yang tepat dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Namun, tantangan ke depan tetap membutuhkan komitmen kuat, inovasi berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar target lingkungan yang bersih dan berkelanjutan dapat terwujud.
(tim)
