“Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan pemasaran pariwisata Indonesia dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional sektor pariwisata,” tulis BPK dalam laporannya yang dikutip, Kamis (23/4/2026).
“Permasalahan tersebut antara lain adalah kegiatan pemasaran pariwisata belum didukung sumber daya dan kelembagaan sesuai kebutuhan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu Pemerintah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerah, dan tidak terdapat kelembagaan di luar negeri untuk memperkuat fungsi pemasaran,” tambah BPK.
“Akibatnya, kegiatan pemasaran pariwisata dalam negeri dan mancanegara belum efektif dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia untuk mencapai target kunjungan wisata dalam dan luar negeri,” ungkap BPK.
Dari hasil temuan tersebut, BPK pun mempunyai beberapa rekomendasi untuk Menteri Pariwisata untuk memperbaiki hal tersebut, agar program di sektor pariwisata dapat berjalan dengan hasil yang diharapkan.
“Merekomendasikan Menteri Pariwisata di antaranya agar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan diplomasi dan penguatan kelembagaan pariwisata Indonesia di luar negeri. Hasil pemeriksaan atas kegiatan pemasaran pariwisata Indonesia dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional sektor pariwisata mengungkapkan 21 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefisien,” tutup BPK.
(spt)
